Network
MANTRA SUKABUMI - Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah untuk memprioritas alokasi anggaran untuk pelaksanaan program strategis yang esensial dan dibutuhkan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau Munas V APKASI pada Tahun 2021, pada Jumat 26 Maret 2021
Jokowi mengatakan bahwa Program-program strategis di kabupaten yang memecahkan masalah-masalah mendasar dan bisa membawa lompatan besar ke depan terus harus dikawal dan diprioritaskan.
Baca Juga: Ada Diskon hingga 90% Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay
Baca Juga: Ternyata inilah Alasan Allah SWT Pilih Nabi Isa yang Bunuh Dajjal
Terkait hal tersebut, Jokowi mengingatkan agar para kepala daerah untuk melakukan konsolidasi anggaran.
Rencana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD harus diperhitungkan secara detail dan difokuskan pada program prioritas yang esensial dan dibutuhkan masyarakat.
“Sekali lagi, lakukan konsolidasi anggaran, sedikit program, dua saja unggulan, dua saja skala prioritas, yang dibiayai secara penuh untuk menghasilkan produk yang maksimal, yang benar-benar dicari, yang benar ada manfaatnya secara langsung untuk rakyat,” ujar Jokowi sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari aman resmi serkab.go.id pada 26 Maret 2021.
Jokowi mencontohkan, jika prioritas kabupaten tersebut adalah pembangunan pasar, pembukaan sawah, atau pembangunan jalan maka anggaran harus diprioritaskan untuk pelaksanaan program tersebut.
“Kalau Bapak-Ibu Bupati mau memberikan skala prioritas seperti itu akan terlihat hasilnya. Sekali lagi, jangan anggaran itu diecer-ecer, jangan disebar di seluruh pos belanja, enggak akan jadi, setahun hilang, dua tahun hilang,” ujar Jokowi menambahkan.
Baca Juga: Nasib Jhoni Allen Tergantung Sopir, Andi Arief Tidak Menyerang Masalah Pribadi
Skema pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas tersebut, Jokowi juga akan memudahkan pengawasan penggunaannya.
Anggaran itu terbatas, APBN juga terbatas, APBD juga terbatas, ini jangan diecer-ecer, jangan dibagi rata.
"Dan yang paling penting, kalau anggaran itu difokuskan, ada skala prioritas, ngontrol-nya itu mudah, manajemen pengawasannya gampang,” tuturnya
Jokowi juga mengingatkan dalam pelaksanaan program tersebut diperlukan perencanaan yang detail dan matang serta manajemen pengawasan yang baik.
Ditekankannya program yang dilakukan pemerintah harus memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ini masalah manajemen yang banyak terjadi adalah missed-management, Tidak ada manajemen kontrol yang baik sehingga selesainya tidak tepat waktu, kualitas enggak baik. Sehingga yang baik hanya apa? Catatan belanjanya yang baik, wah laporannya yang baik, tapi hasilnya di lapangan tidak baik, dan hasilnya tidak dinikmati oleh rakyat. Ini yang harus kita hindari,” ujar Jokowi menjelaskan.
Baca Juga: Ingin Rezeki Berlimpah, Lakukan Salah Satu Sunnah Rasulullah yaitu Menikah, Simak Penjelasannya
Selain itu, terkait penanganan pandemi COVID-19, Presiden mengingatkan agar terus digencarkan upaya 3T arau testing, tracing, dan treatment serta vaksinasi.
“Kawal program vaksinasi dengan detail, pastikan proses vaksinasi ini berlangsung dengan cepat, siapkan vaksinator-vaksinatornya dengan baik,” ujaran Walikota Solo.
Sejalan dengan itu, imbuh Jokowi upaya pemulihan ekonomi juga harus dilakukan dengan mengedepankan strategi gas dan rem.
Percepatan pemulihan ekonomi ini menjadi kunci, tetapi sekali lagi gas dan remnya ini harus diatur.
"Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau membuka pasar Covid-19-nya naik, hati-hati, setop dulu. Per sektor dulu, enggak usah tergesa-gesa,“ tutur Jokowi.
Sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi, Jokowi juga meminta kepala daerah untuk memperbanyak program dan pemberian bantuan serta stimulus yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan perekonomian masyarakat.
Baca Juga: Ingin Rezeki Berlimpah, Lakukan Salah Satu Sunnah Rasulullah yaitu Menikah, Simak Penjelasannya
Program-program padat karya diperbanyak, bangun sekolah lakukan dengan padat karya, bangun irigasi dengan]padat karya, karena rakyat sekarang ini butuh pekerjaan dan butuh income."
Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memberikan stimulus bagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM dan sektor lainnya.
“Meskipun dari pusat kita sudah memberikan Banpres Produktif Rp2,4 juta tapi kalau Bapak-Ibu Bupati anggaranya ada dan bisa diberikan, berikan tambahan ke sana, pedagang pasar, pedagang asongan, pedagang kaki lima, suntik, karena mereka yang terdampak.
"Atau kalau daerahnya ada pariwisata, ini yang paling terdampak, berikan suntikan ke sana,” ujar Presiden Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan agar memprioritas penggunaan produk lokal, terutama dalam pelaksanaan program atau proyek pemerintah.
“Untuk apa? biar ada ada demand, biar ada konsumsi, kalau ada demand dan konsumsi naik, produksi di pabrik, produksi di industri juga akan meningkat. Sehingga enggak ada yang PHK terhadap karyawannya,” terangnya.
Jokowi meminta agar pemerintah daerah untuk melayani dan memfasilitasi pelaku usaha di daerah termasuk sektor UKM yang ingin melakukan ekspor. Pelayanan serupa juga harus diberikan kepada investor yang akan berinvestasi.
Baca Juga: Sah Pemerintah Putuskan Mudik 2021 Dilarang
“Kunci ekonomi kita sekarang itu ada di dua tadi, investasi-ekspor, karena APBN terbatas. Yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, growth ya investasi itu. Oleh sebab itu, karena Undang-Undang Cipta Kerja dan PP atau Peraturan Pemerintah, Perpres turunannya.
Semuanya sudah diundangkan, yang itu memudahkan, sangat memudahkan bagi pengusaha untuk membuka investasi, membuka lapangan pekerjaan, berikan pelayanan yang sebaik-baiknya,” tandas Presiden.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi selaku Ketua Umum APKASI Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa para bupati seluruh Indonesia berkomitmen mengoptimalkan APBD sebagai instrumen fiskal untuk membantu mempercepat pemulihan ekonomi,.
Dengan menekankan pendekatan demand side atau menstimulasi peningkatan belanja konsumsi rumah tangga.
“Para Bupati berkomitmen terus untuk melaksanakan arahan Bapak Presiden, untuk memberi perhatian pada pembangunan desa, pertanian, perikanan, dan UMKM yang semuanya itu mewakili lebih dari 95 persen tenaga kerja kita,” ujar Azwar Anas.
Baca Juga: Meski Gagal dari All England, Timnas Indonesia Bikin Bangga di Orleans Masters
Azwar Anas juga menambahkan, untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi terutama di daerah yang memiliki potensi wisata akan dikembangkan atraksi-atraksi wisata berbasis desa, yang ditopang dengan amenitas dan aksesibilitas yang baik.
“Mayoritas daerah akan fokus pada wisatawan nusantara dengan lokus yang sangat lokal, dengan atraksi seni budaya yang berdampak ke pelaku seni, sehingga pemulihan ekonomi bisa didorong dari desa-desa,” ujarnya menambahkan.
Ketua APKASI pun menyampaikan terima kasih atas upaya pemerintah untuk terus mendorong pemulihan di sektor pariwisata ini.
Pada kesempatan itu, Ketum APKASI sekaligus mantan bupati Banyuwangi yakni Azwar Anas juga menegaskan komitmen pemerintah kabupaten untuk mendukung dan mengawal program-program pemerintah dalam penanganan pandemi.
Seperti percepatan pelaksanaan vaksinasi serta penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro atau PPKM Mikro di daerah masing-masing.
“Para Bupati kita juga terus fokus mengawal dan mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Para Bupati berterima kasih dan berharap kepada Bapak Presiden Joko Widodo.
Yang telah berkenan untuk terus memastikan distribusi vaksin dari jajaran pemerintah pusat bisa merata ke seluruh daerah sehingga pandemi bisa semakin terkelola dan pemulihan ekonomi lokal dapat mulai digerakkan secara bertahap.
Munas V APKASI kali ini mengusung tema “Penguatan Kapasitas Daerah dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19 melalui Kolaborasi Pusat, Daerah, dan Swasta dengan Dukungan Kebijakan yang Berpihak”.
Munas dilangsungkan secara hybrid yaitu perpaduan pertemuan tatap muka dan virtual.
Mendamping Presiden Jokowi di Istana Negara antara lain Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Bupati Banyuwangi selaku Ketua Umum APKASI Abdullah Azwar Anas.***
