Network
MANTRA SUKABUMI - Moeldoko dalam pemerintahan dikenal sebagai Kepala Staf Kepresidenan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Yang mana nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko akhir-akhir ini sering disebut sebagai ketua umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.
Meskipun namanya sering disebutkan dalam KLB Partai Demokratis namun dalam survei menunjukkan dan percaya bahwa pihak pemerintah tidak terlibat dalam KLB Partai Demokrat.
Baca Juga: Ada Diskon hingga 90% Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay
Baca Juga: Ditengah Aksi Bom Bunuh Diri, Ferdinand Sentil Anies Baswedan yang Bungkam Masalah Insiden Terorisme
Hasil survei yang dilakukan oleh Charta Politika yang berlangsung pada 20-24 Maret 2021 menunjukkan 51,3 persen dari 1.200 responden yakin dalam survei tersebut membuktikan bahwa pemerintah tidak terlibat dalam kegiatan kongres luar biasa Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Menurut anda, apakah pemerintah Jokowi (Joko Widodo, Red) terlibat atau tidak terlibat dalam KLB Partai Demokrat terkait penunjukan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB ?" demikian pertanyaan survei, sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari ANTARA pada Senin, 29 Maret 2021.
Hasil survei tersebut ditujukan langsung oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia yaitu Yunarto Wijaya Charta Politika, saat peluncuran hasil survei, pada Minggu, 28 Maret 2021.
Baca Juga: Trailer Ikatan Cinta 2 Maret 2021: Andin dan Al Pergi Liburan Berdua Rayakan Anniversary
Dari jumlah survei tersebut, lebih dari 50 persen memilih opsi pemerintahan Joko Widodo tidak terlibat, sementara 15,7 persen responden memilih pilihan pemerintah terlibat, dan 33,1 persen sisanya memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
Sementara itu, untuk pertanyaan terkait penerimaan masyarakat terhadap hasil pertemuan di Sibolangit pada 5 Maret, sebanyak 37,6 persen responden tidak setuju terhadap hasil KLB. Namun, 18,1 persen responden setuju, dan 44,3 persen lainnya memilih tidak menjawab atau tidak tahu.
Dari 1.200 responden yang diwawancarai oleh Charta Politika, 51,9 persen di antaranya mengaku mengikuti polemik Partai Demokrat.
Serta dalam survei tersebut menunjukan hanya 23,1 persen yang mengaku tidak tahu masalah di partai politik tersebut.
Baca Juga: Kapolri Jenderal Listyo Sigit: Pelaku Bom Gereja Katedral Merupakan Jaringan JAD
View this post on Instagram
Baca Juga: Trailer Ikatan Cinta 29 Maret 2021: Lewat Pesan Suara, Mama Rosa Terima Andin dan Al Kembali
Terkait hasil survei itu, salah seorang Politisi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera berpendapat bahwa persepsi publik menunjukkan, bahwa sosok seorang Moeldoko, yang saat ini menjabat sebagai kepala staf kepresidenan, merupakan orang dekat Presiden Joko Widodo.
"Terlepas dari hasil survei, persepsi publik bahwa Moeldoko adalah lingkaran dalam Pak Jokowi sebenarnya sangat merugikan Pak Jokowi, jika tidak ada sikap apalagi pernyataan (dari pemerintah, Red). Ini buat saya menunjukkan etika dan logika demokrasi yang tidak jalan, dan itu buruk buat pemerintah pusat," kata Mardani Ali Sera menanggapi hasil survei saat acara peluncuran, Minggu.
Selanjutnya ia mengingatkan jika pihak Presiden Jokowi tidak segera memberi klarifikasi atau mengeluarkan pernyataan terkait keterlibatan Moeldoko dalam KLB Demokrat, maka itu berisiko menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Baca Juga: Ini Dia Satpam Penghadang Pelaku Bom di Gereja Katedral Makassar, Jansen Sitindaon: Hormat atas Pengorbanannya
Jika kepercayaan publik terhadap pemerintah rendah, maka makin tinggi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menjalani berbagai program pemulihan, diantaranya pada sektor ekonomi dan kesehatan, akibat pandemi Covid-19, kata Mardani menegaskan.***
