Network
MANTRA SUKABUMI - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sebagai aset pemerintah yang harua dikelola dengan baik dan struktur serta harus dikelola oleh negara.
Berdasarkan rekomendasi BPK ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 yang menegaskan TMII kembali ke penguasaan dan pengelolaan pemerintah.
Keputusan pemerintah mengambil alih pengelolaan TMII melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) itu pun mendapatkan apresiasi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui Plt. Sekjen DPP Dea Tunggaesti.
Baca Juga: Pemerintah Ambil Alih Pengelolaan TMII, Fadli Zon: Jangan Sampai Dijual juga untuk Bayar Hutang
Baca Juga: Video BCL Peluk Mesra Ariel Noah Heboh di Media Sosial, Netizen: Masya Allah Mau Pingsan
"Langkah Kemensetneg sangat tepat dan layak didukung. Aset-aset negara yang notabenenya milik rakyat memang sudah seharusnya dikelola untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat," ujar Plt. Sekjen DPP PS Dea Tunggaesti.
Menurut Dea, aset milik negara, seperti TMII, harus jadi sumber pemasukan yang optimal bagi negara, bukan untuk memperkaya pihak ketiga atau swasta.
Tidak elok jika aset milik negara dipakai oleh pihak swasta memperkaya diri, terlebih Indonesia masih berjuang untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi," kata Dea, dikutip mantrasukabumi.com, dari laman AntaraNews.com, Kamis, 8 April 2021.
Upaya ini, menurut Dea, sangat relevan dengan program pemerintah yang sedang gencar mencari tambahan pemasukan negara untuk memulihkan ekonomi nasional.
