Network
MANTRA SUKABUMI - Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan bahwa Jenderal TNI (Purn) H Moeldoko layak untuk dipecat.
Hal ini merujuk pada isu yang menyeruak bahwa akan ada Reshuffle di tingkat pejabat Kepresidenan dan Kabinet.
Menurut Herman, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Ada Diskon hingga 90% Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay
Baca Juga: Bersumpah di Hadapan Alquran dan Cium Bendera Merah Putih, 34 Napi Teroris Ucapkan Ikrar Setia kepada NKRI
"Reshuffle itu menjadi domain dan hak prerogatif presiden," kata Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari Twitter @PDemokrat pada Kamis, 15 April 2021.
"Reshuffle itu menjadi domain dan hak prerogatif presiden. Namun, jika merujuk apa yang dilakukan Moeldoko terhadap Partai Demokrat, sangat layak dipertimbangkan untuk di-reshuffle."
Herman Khaeron
Kepala BPKOKK DPP Partai Demokrat pic.twitter.com/Yfzv95ambh— Partai Demokrat (@PDemokrat) April 15, 2021
Lebih lanjut, Herman memaparkan bahwa tindakan Moeldoko yang sudah membuat gaduh di tubuh Partai Demokrat maka sangat layak dipertimbangkan.
"Namun, jika merujuk apa yang dilakukan Moeldoko terhadap Partai Demokrat, sangat layak dipertimbangkan untuk di-reshuffle," ujarnya.
Sebelumnya, Pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, menilai sudah saatnya memberi ruang untuk sosok muda menjadi menteri jika Presiden Joko Widodo jadi mereshuffle kabinetnya.
Baca Juga: Orang Tua Wajib Tahu, Ternyata ini Bahaya Hp bagi Anak, Salah Satunya Bisa Kena Risiko Tumor
Tak hanya itu, Airlangga juga mengusulkan agar posisi wakil menteri di berbagai kementerian segera diisi dengan sosok yang memiliki kecakapan dalam komunikasi politik yang baik.
Sehingga, dengan kehadiran sosok muda menurutnya agar dapat membantu menteri dalam menjembatani antara negara dan masyarakat.
Melihat dan mencermati situasi seperti saat ini, menurut dia, membutuhkan pemimpin yang inovatif yang memiliki kemampuan sebagai jembatan politik antara negara dan masyarakat.***
