Network
“Tentu diharapkan kepada mereka yang merasa punya hutang, dan kami punya catatannya, akan sangat baik kalau secara sukarela, secara voluntary, datang ke pemerintah, ke Menteri Keuangan,” jelas Mahfud MD mengimbau.
Menko Polhukam melanjutkan, total piutang Rp110,454 triliun tersebut terdiri dari enam macam tagihan. Antara lain tagihan berbentuk kredit yang jumlahnya sekitar Rp101 triliun, kemudian berbentuk properti bernilai lebih dari Rp8 triliun.
“Lalu ada yang bentuknya rekening uang asing, kan itu bergerak terus angkanya. Ada yang berbentuk saham,” tutur Mahfud MD.
Dari berbagai jenis tagihan itu, jika ditelaah terdapat 12 macam masalah yang terjadi, yang menghambat tuntasnya upaya penagihan. Kompleksitas masalah yang dimaksud mulai dari properti yang dijaminkan sudah berpindah tangan karena digugat pihak ketiga, hingga aset yang sudah berpindah ke luar negeri.
Namun Menko Polhukam menyebut bahwa Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI sudah menyiapkan masing-masing solusinya.
“Ada aset yang sudah berpindah ke luar negeri. Apa yang akan dilakukan pemerintah? Ya kita antarnegara, bisa pakai interpol dan lain-lain, tadi Menkumham sudah menyampaikan cara-cara itu,” ujar Menko Polhukam.
Menko Polhukam juga menyinggung pertanyaan beberapa pihak terkait baru dibentuknya Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.
“Sekarang, kenapa pemerintah baru bertindak? Jawabannya gampang, karena kami baru menjadi pemerintah. Alasan kedua, karena dulu masih ada kasus pidana,” ungkap Mahfud MD.
