Network
MANTRA SUKABUMI - Baru-baru ini Menteri Sosial Tri Rismaharini melaporkan data ganda penerima bantuan sosial (bansos) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam laporannya, mantan walikota Surabaya ini membawa data lebih dari 20 juta warga yang ganda sebagai penerima bansos.
Anggota DPR RI merespon positif apa yang dilakukan oleh Mensos Tri Rismaharini yang melaporkan data ganda penerima bansos ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Benny, data 21 juta data ganda bukanlah angka kecil, apalagi dikalikan dengan jumlah korupsi per satu bansos yang dilakukan para tersangka yang sudah ditetapkan KPK.
Baca Juga: Ada Diskon hingga 90% Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay
Baca Juga: Denny Darko Ramal Lonjakan Kasus Covid 19 Tanggal 3 Mei 2021, Apakah Ramalannya akan Terjadi
"Ini yang dilaporkan Risma ke KPK, 21 juta data ganda penerima bansos. Jika laporan Risma betul, KPK harus kuat dan tegar. Inilah kejahatan extra ordinary itu," cuit Benny, dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitternya, Minggu, 2 Mei 2021.
Benny menyimpulkan, 21 juta data fiktif penerima bantuan menunjukan ada kejahatan serius di era pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin saat ini.
"Di era Jokowi berkuasa. Lebih kejam dari teroris. Curi uang rakyat di siang hari bolong," tandas anggota Komisi III DPR ini.
Politisi Demokrat ini menambahkan, akankah kasus ini mangkrak seperti kasus Mr. Cilukba ataukah akan dituntaskan sampai tersangkanya dijebloskan ke penjara.
"Ini yang Dilaporkan Risma ke KPK,21 juta data penerima Bansos ganda. Ada yang bertanya apakah penanganan kasus ini di KPK nanti akan mangkrak seperti kasus Mr Cilukba atau akan diusut tuntas dn pelakunya dijebloskan ke bui? Mari kita pantau."#RakyatMonitor.
Baca Juga: Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Lahirnya Sang Pelopor Pendidikan Ki Hajar Dewantara
Sebelumnya, Risma menyebut data ganda tersebut sudah menjadi temuan BPKP hingga BPK.
“Setelah saya jadi menteri, saya berkonsentrasi untuk gimana perbaikan data bisa segera mungkin. Alhamdulillah April kami bisa selesaikan perbaikan datanya. Hasilnya, 21.156.000 atau 21.158.000 data itu ganda, kemudian kami tidurkan,” ujar Risma saat konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (30/4).
Mantan Wali Kota Surabaya itu mengatakan, karena ada 21 juta data warga dinonaktifkan sementara sebagai penerima bansos, dia memerintahkan pemerintah daerah menyempurnakan data. Hal inilah yang dilaporkan Risma dalam pertemuan dengan pimpinan KPK kemarin.***
