Network
MANTRA SUKABUMI - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menanggapi isu kebocoran data penduduk.
Sebelumnya dikabarkan jika sebanyak ratusan juta data penduduk telah bocor, hal tersebut mengundang sorotan Mardani Ali Sera.
Menurut Mardani Ali Sera, kabar kebocoran data penduduk ini mencerminkan lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia.
Baca Juga: Mantan Anggota DPR: Puan itu Dengki, Judes Jahat, Mungkin Kurang Setoran dari Ganjar
Baca Juga: Eggi Sudjana Gugat Jokowi Mundur dari Presiden, Ruhut Sitompul: Mestinya Kau Gugat Prabowo dan Sandi
Seperti yang diketahui, kebocoran 279 juta data pribadi penduduk tersebut muncul sejak beberapa hari yang lalu.
Kebocoran ini lengkap dengan nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat rumah, nomor telepon, serta email.
Kementerian Kominfo menjelaskan, bahwa pihaknya menemukan sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan.
Melalui akun Twitter pribadinya, Mardani Ali Sera memberikan tanggapannya terkait kabar ini.
Menurutnya, jika benar data pribadi penduduk dari BPJS Kesehatan bocor, maka tragedi ini akan sangat mengerikan.
"Kejadian mengerikan jika data BPJS Kesehatan bocor," tulisnya dikutip mantrasukabumi.com dari cuitan akun twitter @MardaniAliSera pada 25 Mei 2021.
Mardani Ali Sera melanjutkan, dampak yang dihasilkan dari insiden ini sangat luar biasa, lantaran meliputi data pribadi lengkap dari penduduk.
"Dengan sentralisasi data akibat penerapan e-KTP, konsekuensinya sistem keamanan database seharusnya makin kuat," lanjutnya.
Baca Juga: Tjahjo Kumolo Sebut Data 97 Ribu PNS Fiktif Sudah Diselesaikan dan Itu Berita Lama
Akibat adanya insiden kebocoran ini, Mardani Ali Sera mengklaim bahwa perlindungan data pribadi di Tanah Air masih lemah.
"Kasus ini cermin lemahnya perlindungan data pribadi," cuit Politikus PKS tersebut.
Disisi lain, ia berharap agar RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) bisa disahkan karena akan membuat masyarakat merasa aman.
"Sekaligus kian menegaskan pentingnya menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), karena belum ada UU yang mengatur pengamanan data tersebut," tambahnya.
Mardani Ali Sera menjelaskan, data pribadi di zaman digital ini sudah menjadi komoditas yang sempurna bagi beberapa pihak.
Baca Juga: Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet Lagi, Berikut Nama dan Jabatan Menteri yang Baru
"Perlu diingat, data pribadi saat ini sudah jadi komoditas strategis baik oleh publik, swasta maupun pemerintah sendiri," lanjutnya.
Ia kemudian mendesak pemerintah dan BPJS Kesehatan, agar mencegah kebocoran data pribadi seperti ini terjadi lagi di masa depan.
"Harus ditelusuri dimana letak kebocoran atau modus operandinya. Karena mengetahui modus membuat kita dapat memperbaiki sistem keamanan data," pungkasnya.***
