Network
MANTRA SUKABUMI - Indonesia Corruption Watch (ICW) soroti kegaduhan yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini.
ICW mengatakan bahwa kegaduhan di KPK akhir-akhir ini tak terlepas dari peran pimpinannya, yakni Firli Bahuri.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh ICW melalui akun twitter resminya, pada 25 Mei 2021.
Baca Juga: Bahaya, 6 Jenis Ikan Ini Sebaiknya Tak Dimakan Meski Beredar di Pasaran
Baca Juga: Mantan Anggota DPR: Puan itu Dengki, Judes Jahat, Mungkin Kurang Setoran dari Ganjar
"Kegaduhan yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini tidak terlepas dari peran pimpinan, Firli Bahuri," cuit ICW seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @antikorupsi pada Rabu, 26 Mei 2021.
Kegaduhan tersebut berawal saat KPK melakukan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), yang menyebabkan dipecatnya 75 pegawai KPK.
"Bagaimana tidak, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan tidak ada dalam UU No 19 Tahun 2019, atau dengan kata lain merupakan inisiatif Firli," tambahnya.
"Tidak hanya itu, ada beberapa hal yang juga membuat KPK gaduh, secara lebih lengkap bisa baca grafis di bawah ini ya sob," tulis ICW.
Baca Juga: Sebut Ada yang Lebih Berkuasa Dibanding Presiden, Zainal Arifin: Saya Kasihan Pak Jokowi
"Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, melainkan perlu diusut tuntas oleh Dewan Pengawas," tandasnya.
Dalam pidatonya Jokowi mengatakan bahwa institusi KPK tidak serta merta menjadi dasar untuk memberhentikan 75 para pegawai KPK.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi melalui unggahan video kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin 17 Mei 2021.
"Hasil Tes Wawasan Kebangsaan hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu atau institusi KPK dan tidak serta merta menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes," kata Jokowi, seperti dikutip mantrasukabumi.com dalam unggahan video kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin Mei 2021.
Baca Juga: Panik Setengah Mati, Elsa Lakukan Rencana Baru dengan Mang Dadang
Jokowi tidak setuju 75 pegawai yang tidak lolos TWK itu diberhentikan. Menurutnya, masih ada opsi lain yaitu pendidikan kedinasan.
"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan," ucap selanjutnya.
Dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi," ujar Jokowi.***
