Network
“Seyogianya Pemerintah Indonesia menetapkan regulasi dan sekaligus mekanisme distribusi dana untuk Palestina, dengan melibatkan pihak terkait semisal duta besar atau wakil otoritas Palestina di Jakarta,” lanjutnya.
Menanggapi desakan politisi PDI Perjuangan ini,
Pendakwah Hilmi Firdausi menyatakan bahwa dirinya sangat setuju dengan usulan Nabil Haroen.
Akan tetapi, Hilmi juga mengingatkan bahwa tak hanya donasi Palestina yang harus diaudit melainkan segala macam bantuan yang menggunakan uang rakyat dan APBN.
“Saya setuju semua bantuan kemanusiaan diaudit, tidak hanya untuk Palestina, tapi juga untuk bantuan bencana lainnya yang berasal dari masyarakat,” cuit Hilmi Firdausi, dikutip mantrasukabumi.com, dari akun twiternya, Kamis, 27 Mei 2021.
Sy setuju semua bantuan kemanusiaan diaudit, tdk hanya utk Palestina, tp jg utk bantuan bencana lainnya yg berasal dr masyarakat. APALAGI DANA BANTUAN YG BERASAL DARI APBN,WAJIB DIAUDIT LEBIH MENDALAM, TERMASUK BANSOS COVID 19 YG KATA PAK NB BERPOTENSI MERUGIKAN NEGARA RATUSAN T.
Sy setuju semua bantuan kemanusiaan diaudit, tdk hanya utk Palestina, tp jg utk bantuan bencana lainnya yg berasal dr masyarakat. APALAGI DANA BANTUAN YG BERASAL DARI APBN,WAJIB DIAUDIT LEBIH MENDALAM, TERMASUK BANSOS COVID 19 YG KATA PAK NB BERPOTENSI MERUGIKAN NEGARA RATUSAN T.
— Hilmi Firdausi (@Hilmi28) May 25, 2021
Hilmi menambahkan, tidak hanya bantuan yang berasal dari masyarakat saja yang diaudit, tetapi bantuan yang berasal dari APBN juga harus diaudit lebih mendalam.
“Apalagi dana bantuan yang berasal dari APBN,wajib diaudit lebih mendalam,” lanjutnya.
