Presiden PKS Soal TWK: Apa Integritas dan Sikap Anti Korupsi Bukan Sikap Pancasilais dan Cinta NKRI?

- 30 Mei 2021, 20:18 WIB
Presiden PKS, Ahmad Syaikhu yakin Anies  Baswedan memiliki potensi yang besar untuk menang pada Pilpres 2024, karena elektabilitasnya selalu teratas.
Presiden PKS, Ahmad Syaikhu yakin Anies Baswedan memiliki potensi yang besar untuk menang pada Pilpres 2024, karena elektabilitasnya selalu teratas. /PKS.id

MANTRA SUKABUMI - Presiden PKS, Ahmad Syaikhu ikut melayangkan kritik terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang hingga kini menjadi polemik.

Presiden PKS tersebut mengatakan, hanya karena mengatasnamakan wawasan kebangsaan, sebanyak 75 pejuang anti korupsi harus 'ditendang' dari KPK.

Bahkan, menurut Presiden PKS Ahmad Syaikhu, 75 pegawai yang tidak lolos TWK ini langsung dipertontonkan di hadapan masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Satu Keluarga Meninggal Akibat Kecelakaan, Rumah Mewahnya 20 Tahun Dibiarkan Terbengkalai

Baca Juga: Tak Hanya Tingkatkan Kadar Kolesterol Darah, Bahaya Sering Konsumsi Buah Kelapa Bisa Sebabkan 6 Penyakit ini

Sebelumnya, sebanyak 75 pegawai termasuk Novel Baswedan dan Giri Suprapdiono dinyatakan tidak lolos TWK oleh Pimpinan KPK.

Dari ke-75 pegawai tersebut, nantinya akan dibagi menjadi dua golongan, yakni yang diberhentikan dan diberi pembinaan lagi oleh KPK.

Sebanyak 51 pegawai KPK yang gagal lolos TWK akan diberhentikan. Sedangkan sisanya, yakni 24 akan diberikan pembinaan.

Ahmad Syaikhu menjelaskan fakta 51 pegawai KPK disingkirkan dengan TWK yang bermasalah secara substansi membuat rasa keadilan terhadap rakyat semakin terkoyak.

Pasalnya, hampir semua pegawai KPK yang dipecat adalah mereka yang tengah mengusut kasus korupsi besar.

Baca Juga: PT Garuda Indonesia Dikabarkan akan Bangkrut, Rizal Ramli Akui Pernah Selamatkan Maskapai

Hal tersebut menurut Ahmad Syaikhu akan terlihat jelas sangat merugikan rakyat, sebagai pemberi mandat.

"Kesadaran nurani publik tersakiti karena ketika agenda pemberantasan korupsi dilemahkan," ujarnya dikutip mantrasukabumi.com dari laman resmi PKS pada 30 Mei 2021.

Ia kemudian mengungkit korupsi kelas kakap di Tanah Air yang kini masih dilanjut penyelidikannya, yakni kasus korupsi bantuan sosial (bansos) di tubuh Kemensos.

"Dana bantuan sosial yang seharusnya diperuntukkan untuk rakyat terdampak pandemi justru dikorupsi habis-habisan oleh para pejabat negara yang korup," ungkapnya.

Akibat dari pemecatan 51 pegawai KPK ini, Presiden PKS mengklaim jika terdapat pertanyaan yang muncul di benak rakyat.

Baca Juga: Guru Wawasan Kebangsaan seperti Giri Suprapdiono Bisa Tidak Lolos TWK, Iwan Fals: Aneh Juga ya

Lantaran para pegawai terlibat aktif mengusut kasus korupsi, dianggap tidak nasionalis dan cinta NKRI.

"Publik pun menjadi bertanya-tanya: apakah integritas dan sikap anti-korupsi bukan sikap yang Pancasilais dan cinta NKRI?" lanjutnya.

Dirinya kemudian berharap, jangan sampai hanya karena segelintir oknum yang ingin melemahkan pemberantasan korupsi, institusi KPK menjadi lemah.

"Jika itu terjadi maka rakyatlah yang dirugikan," imbuhnya.***

Editor: Robi Maulana

Sumber: PKS.id


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah