Network
MANTRA SUKABUMI - Pegiat Antikorupsi, Febri Diansyah mengapresiasi sikap ratusan pegawai KPK yang dinyatakan lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Apresiasinya itu diberikan Febri Diansyah kepada ratusan pegawai, yang memberikan dukungan kepada 75 penyidik gagal lolos TWK.
Menurut Febri Diansyah, sikap tersebut bukan hanya solidaritas sesama rekan di KPK, namun juga dalam memberantas korupsi.
Baca Juga: Ada Diskon hingga 90% Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay
Baca Juga: Siapa Sangka, Makan Gorengan Ternyata Jadi Pemicu Terjadinya Penyakit Berbahaya Paling Mematikan ini
Apresiasi kepada ratusan pegawai KPK itu, dipaparkan oleh Febri Diansyah melalui akun Twitter pribadinya.
Dalam unggahan tersebut, Febri Diansyah dengan bangga mengakui bahwa dirinya menaruh rasa hormat kepada ratusan pegawai KPK.
"Saya menghormati sikap ratusan pegawai KPK," tulisnya dikutip mantrasukabumi.com dari unggahan akun @febridiansyah pada 30 Mei 2021.
Ia menegaskan kembali bahwa ratusan pegawai KPK tersebut mendukung 75 penyidik yang tidak lulus TWK, meskipun mereka dinyatakan lolos.
Baca Juga: Berdiri di Atas Tanah Kuburan, Perumahan Mewah Belasan Tahun Ditinggalkan Penghuninya
"Sekalipun mereka dinyatakan lulus TWK, tapi tetap mendukung #75PegawaiKPK yang disingkirkan," lanjut Febri Diansyah.
Febri Diansyah menjelaskan, bahwa sikap tersebut merupakan solidaritas sesama pegawai KPK yang ingin memberantas korupsi.
"Ini bukan sekedar solidaritas sebagai teman, tapi solidaritas dalam pemberantasan korupsi," cuitnya.
Dirinya menambahkan, bahwa semua masalah berawal dari TWK itu sendiri.
"Kita paham, ini bukan soal lulus atau tidak, tapi tes yang bermasalah," tambahnya.
Baca Juga: Siapa Sangka, Makan Gorengan Ternyata Jadi Pemicu Terjadinya Penyakit Berbahaya Paling Mematikan ini
Sebelumnya, sebanyak lebih dari 600 pegawai KPK yang lolos TWK dikabarkan meminta Ketua KPK Firli Bahuri untuk menunda pelantikan pegawai baru.
Seperti diketahui, rencana awal pelantikan akan dilaksanakan pada Hari Pancasila pada 1 Juni 2021 mendatang.
Dilaporkan bahwa usulan penundaan tersebut muncul, lantaran ratusan pegawai KPK ingin permasalahan TWK terlebih dahulu diselesaikan.***
