Network
MANTRA SUKABUMI - Politikus Partai Demokrat, Yan Harahap menanggapi survei terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam survei itu menyebutkan, jika mayoritas masyarakat tidak menginginkan Presiden Jokowi 3 periode, hal ini menjadi sorotan Yan Harahap.
Pada kesempatan menanggapi survei 3 periode tersebut, Yan Harahap tiba-tiba menyinggung soal utang negara di bawah pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
Baca Juga: Ferdinand Serang Menko Polhukam Mahfud MD: Pantas Gagal Jadi Wapres, Apalagi Presiden
Seperti diketahui sebelumnya, survei ini dilaksanakan oleh Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia pada Sabtu, 5 Juni 2021.
Lembaga Survei Parameter Politik merilis soal respon masyarakat mengenai jabatan presiden 3 periode dalam sebuah webinar.
Menurut hasil survei, mayoritas penduduk atau sekitar 52,7 persen menyatakan ketidak setujuan mereka soal Presiden Jokowi 3 periode.
Sementara itu, untuk angka yang setuju mencapai sekitar 27,8 persen
Baca Juga: Prakiraan Cuaca BMKG Besok Senin 7 Juni 2021, Jakarta Cerah, Sebagian Kota di Jawa Barat Hujan.
Sedangkan sebanyak 19,5 persen masyarakat memilih untuk tidak memberikan jawaban mereka.
Melalui akun Twitter pribadinya, Yan Harahap memberikan tanggapannya terkait survei dari Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia.
Dalam unggahan tersebut, Yan Harahap terlihat tidak mempermasalahkan hasilnya.
"2 periode belum genap aja, utangnya sudah ‘ugal-ugalan’. Gimana kalau 3 periode?" tulisnya dikutip mantrasukabumi.com dari unggahan @YanHarahap pada 6 Juni 2021.
Baca Juga: Sudah Tidak Dihuni, Bangunan Peninggalan Kolonial Belanda di Bandung Barat Kini Kondisinya Bikin Merinding
Survei seperti ini juga sebelumnya digelar oleh Parameter Politik Indonesia pada 23 Mei hingga 28 Mei 2021 lalu.
Dilaporkan bahwa survei tersebut melibatkan 1.200 responden, dengan hasil mayoritas yang menolak Presiden Jokowi 3 periode.
Diketahui sekitar persen masyarakat tidak setuju Jokowi kembali memimpin, 25,3 persen menyatakan setuju, dan 29,4 persen tidak menjawab.
Dalam survei Parameter Politik Indonesia itu, masyarakat juga menolak perubahan UU agar Presiden Jokowi berpotensi menjabat 3 periode.***
