Network
MANTRA SUKABUMI – Tak hanya sembako kini sekolah akan dikenai pajak. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan penyesuaian pajak pertambangan nilai (PPN) pada jasa pendidikan yakni sekolah.
Pajak sembako masih menjadi perdebatan namun kini pemerintah akan kenakan hal yang sama terhadap sekolah sebagai tertuang dalam draft Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Ketentuan dalam Pasal 4A dihapus dalam draft tersebut. Pada Pasal 4A Ayat 3, jasa pendidikan dihapus dari jasa yang tidak dikenakan PPN. Hal itu menandakan bahwa biaya sekolah yang sudah mahal kemungkinan akan ditambah biaya pajak.
Baca Juga: BCL Pamer Foto dengan Pose Tatapan Menggoda Buat Netizen Salfok: Ya Tuhan, Gak Ada Obat
Baca Juga: Presiden Jokowi Copot Jabatan Menag Yaqut Cholil Quomas, Cek Faktanya
Dirangkum mantrasukabumi.com dari berbagai sumber pada 10 Juni 2021. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan perubahan dan penyesuaian pajak pertambangan nilai (PPN) pada jasa pendidikan.
Hal ini terdapat dalam draft Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Pajak sembako dan pajak sekolah dianggap memberatkan rakyat sehingga beberapa golongan masyarakat terutama golongan menengah kebawah memberatkan hal ini.
“Rakyat sudah kaya. Kaya hati harus sabar terus,” tulis @dannyhaqq
Beberapa netizen mengomentari perihal pajak sembako dan pajak sekolah yang dinilai sangat memberatkan apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini.
Baca Juga: Natalius Pigai Makan Berdua di Kantor Menhan RI, Netizen: Prabowo Subianto Pembohong
Berbeda dengan negara lain yang menghapuskan biaya Pendidikan sehingga sekolah gratis, di Indonesia justru sebaliknya pemerintah akan kenai pajak bagi sekolah.
“Negara lain pendidikan gratis, negara kita bayar mahal plus pajak. Keren memang,” tulis @fikrifhakim
“Padahal banyak yg gak bisa sekolah karena gak ada uang... ini malah ditambahin PPN,” tulis akun Instagram lainnya @kenmarchello
Ketentuan sebelumnya jasa Pendidikan masuk kedalam jasa tertentu yang tidak dikenakan pajak, namun sebelum perubahan saja Pendidikan akan dikenakan pajak.
Adapun ketentuan sebelumnya adalah sebagai berikut, jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yaitu beberapa jasa tertentu seperti jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan dan jasa pendidikan.
Baca Juga: Berikut 9 Titik Pijat Refleksi yang Dapat Menyehatkan Berbagai Penyakit, Salah Satunya Area Kaki
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
Sedangkan untuk tarif Pajak Pertambahan Nilai saat ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) sesuai aturan yang berlaku.
Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.***
