Network
MANTRA SUKABUMI - Wacana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam sektor pendidikan menuai kritik dari berbagai kalangan.
Salah satunya muncul dari Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda yang menyebut wacana tersebut keliru sebab hanya akan menjadi beban bagi wali murid.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut (PKB) tersebut mengatakan dirinya memahami jika pemerintah sedang mencari solusi pendapatan dari sektor pajak.
Baca Juga: Arief Poyuono Sebut Ketua Komnas HAM Dulu Sering Pengajian HTI dan Timses, Ferdinand: Benarkah Ini?
Baca Juga: Presiden Jokowi Sampaikan Doa dan Kabar Duka: Kami Semua Berduka Cita Sedalam-dalamnya
Hanya saja Ketua DPW PKB Jawa Barat itu menilai langkah pemerintah tersebut keliru jika akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam sektor pendidikan.
"Kita juga tahu, Negara sdg cari solusi pendapatan dari sektor pajak.
Namun keliru, kalo sampai kepada sektor pendidikan. Karena bebannya akan ke Wali murid," tulis Syaiful Huda seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitter miliknya pada Jumat, 11 Juni 2021.
Kita juga tahu, Negara sdg cari solusi pendapatan dari sektor pajak.
Namun keliru, kalo sampai kepada sektor pendidikan. Karena bebannya akan ke Wali murid.
Beban wali murid dan sekolah sudah berat hadapi pandemi ini. @DPR_RI@cakimiNOWhttps://t.co/JiYsWRccii— Syaiful Huda (@SyaifulHooda) June 10, 2021
Syaiful Huda menjelaskan, beban orang tua sangat berat apalagi saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19 yang melumpuhkan berbagai aspek, terlebih ekonomi.
Baca Juga: Awas Hoax, BLT Banpres Produktif BPUM UMKM Rp 1,2 Juta Tahap 2 Disalurkan, Simak Penjelasannya
