Network
MANTRA SUKABUMI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Mardani Ali Sera menyinggung buruknya komunikasi pemerintah soal pajak.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan komunikasi pemerintah yang tidak utuh sehingga menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.
Hal itu setelah pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membantah penerapan pajak pada sembako yang ramai jadi polemik.
Baca Juga: Kisruh Soal Pajak Sembako, Menkeu Sri Mulyani: Itu Kan Teknik Hoaks yang Bagus Banget Memang
Baca Juga: Diserang Ferdinand dan Guntur Romli, Hidayat Nur Wahid Beri Jawaban Menohok: Itu Bukan Hoaks
Sri Mulyani menegaskan pihaknya kini sedang fokus pada pemulihan ekonomi, sehingga APBN diarahkan kesana.
"Sekali lagi komunikasi pemerintah yang tidak utuh menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu," tulis Mardani seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitter miliknya pada Selasa, 15 Juni 2021.
Sekali lagi komunikasi pemerintah yang tidak utuh menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Memenuhi asas keadilan dalam pajak mestinya sudah clear di aspek Pajak Penghasilan (PPh), ada wajib pajak badan/wajib pajak perorangan. Lihat aspek yang lebih luas lagi https://t.co/1XhHstu8ve— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) June 14, 2021
Mardani juga menambahkan semestinya hal tersebut sudah clear dengan aspek Pajak Penghasilan (PPh) yang terdiri dari badan dan perorangan.
"Memenuhi asas keadilan dalam pajak mestinya sudah clear di aspek Pajak Penghasilan (PPh), ada wajib pajak badan/wajib pajak perorangan. Lihat aspek yang lebih luas lagi," lanjutnya.
Sebelumnya Sri Mulyani angkat bicara terkait polemik penerapan pajak pada sembako yang ramai jadi perbincangan.
Salah satunya banyak pihak yang membanding dengan PPnBM. Ia menegaskan itu adalah teknik hoaks yang bagus.
"Itu kan teknik hoaks yang bagus banget memang, jadi kita perlu untuk menyeimbangkan," ujar Sri Mulyani saat rapat dengan Komisi XI DPR RI seperti dikutip mantrasukabumi.com dari laman Youtube DPR RI pada Senin, 14 Juni 2021.
Dirinya menambahkan justru pihaknya sedang memberikan relaksasi pajak bagi masyarakat agar dapat membantu meringankan beban.
Selain itu, APBN yang ada digunakan mulai untuk membayar vaksin, perawatan, isolasi mandiri, hingga internet bagi anak-anak sekolah.
Baca Juga: Heboh, Ferdinand Hutahaean Usulkan Habib Rizieq Dampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024
"Dari mulai bayar vaksin, bayar isolasi mandiri, bayar perawatan, bayar UMKM, bayar anak-anak sekolah, bayar internet, segala macam APBN kita berikan sekarang ini," lanjutnya.
Karena itu, Sri Mulyani meminta kepada pimpinan dan Anggota Komisi XI untuk mengawal permasalahan ini sehingga bisa clear.***
