Network
MANTRA SUKABUMI - Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution kembali menyindir Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Thajaja Purnama atau biasa disapa Ahok.
Menurut Syahrial Nasution menyimpulkan bahwa Ahok selalu umbar urusan rumah tangga perusahaan.
Syahrial Nasution mengkritisi ulah Ahok saat meributkan fasilitas kartu kredit bagi para direksi dan dewan komisaris PT Pertamina yang sebesar masing-masing 30 Milyar rupiah.
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
Baca Juga: Habib Husin Alwi Shihab Sebut UAS Masuk Kategori Ustadz Murtad, Ini Penyebabnya
Kemudian Syahrial Nasution mengatakan jika Ahok hendak meributkan suatu masalah harusnya yang bermutu, dan bukannya berpolitik.
Karena Syahrial Nasution menilai bahwa tindakan Ahok tersebut adalah sebagai langkah politiknya.
Selain itu Syahrial Nasution menilai Ahok yang menempati jabatan komisaris PT Pertamina masih miskin prestasi.
Kemudian Syahrial Nasution menambahkan bahwa tindakan Ahok tersebut sebagai upaya untuk menutupi kelemahan dan hal-hal besar lainnya.
"Komut @pertamina Ahok @basuki_btp suka banget mengumbar urusan “rumah tangga”," ujar Syahrial Nasution seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitternya @syahrial_nst pada 18 Juni 2021.
Baca Juga: Hasil Pertandingan Euro 2020, Kevin de Bruyne Bawa Belgia Bungkam Denmark 2-1
"Kali ini ngeributin fasilitas kartu kredit berlimit Rp 30M direksi dan dekom," tutur politisi Demokrat tersebut.
"Kalau mau ribut tuh yang bermutu dan Bukan berpolitik," ucap Syahrial.
"Karena miskin prestasi terus cari modus untuk menutupi kelemahan dan hal-hal besar," pungkas Syahrial.
Sebelumnya Ahok membongkar bahwa manajer hingga direksi dan komisaris Pertamina menerima fasilitas kartu kredit korporat yang bukan main besaran limitnya.
Ahok pun menyebut bahwa dirinya sebagai Komisaris Utama Pertamina menerima fasilitas kartu kredit korporat dengan limit hingga Rp 30 miliar.
Baca Juga: Dituding Kambing Hitamkan Bali oleh Jerinx SID, BCL Beri Pesan Menohok: Cerdas dan Bijak
Ahok pun meminta fasilitas kartu kredit korporat bagi pejabat Pertamina ini dicabut.
Hal ini menurutnya telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin 14 Juni 2021.***
