Network
Senada dengan Musni Umar, sebelumnya Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suryadi Jaya Purnama juga mempertanyakan urgensi pemerintah.
Dalam rencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Menurut politisi PKS tersebut, bahwa pertanyaan itu harus dijawab dengan menggunakan substansi yang dilihat dari dua hal yaitu aspek mikro dan makro.
Baca Juga: Heran dengan Manuver Jokowi 3 Periode, Christ Wamea: Utang Menggunung dan Demokrasi Hancur
"Pertama dalam aspek mikro. Harus kita lihat ibu kota kita saat ini. Misalnya pertanyaannya, apa dosa DKI sehingga kita perlu pindah dari DKI, dan DKI tidak layak lagi menjadi ibu kota negara?" kata Suryadi.
Suryadi menuturkan, pertanyaan tersebut haruslah dijawab dengan jelas apakah benar pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara lantaran Jakarta memiliki masalah.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) masuk dalam APBN 2022.
Sri Mulyani menilai pembangunan Ibukota baru, memiliki nilai penting bagi Indonesia. Salah satunya pemerataan pembangunan.***
