Network
MANTRA SUKABUMI - Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dituntut membayar kerugian negara dengan pidana pengganti sebesar Rp 14.597.450.000 subsider 2 tahun penjara.
Jaksa berharap agar majelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman penjara selama 11 tahun terhadap Juliari Batubara.
Kemudian jaksa juga menuntut Juliari Batubara agar hak politik Juliari dicabut selama 4 tahun.
Baca Juga: Sea Group, Shopee dan Garena Sumbangkan 1.000 Tabung Oksigen dan 1 Juta Vaksin untuk Kemenkes
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menilai Juliari Batubara telah terbukti memerintah dan menerima fee pengadaan paket bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020 dari dua anak buahnya Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.
Hal itu diungkapkan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Rabu 28 Juli 2021.
Juliari Peter Batubara, M.B.A. lahir di Jakarta, 22 Juli 1972.
Juliari Batubara pernah menjabat sebgai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019 hingga terjerat kasus korupsi dana Bantuan Sosial COVID-19 pada tanggal 6 Desember 2020.
Pada 6 Desember 2020 dini hari, Juliari ditetapkan sebagai tersangka korupsi bantuan sosial COVID-19 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Juliari diduga menerima fee sebesar Rp 10.000 untuk masing-masing paket bantuan sosial COVID-19 di wilayah Jabodetabek.
Selain Juliari, terdapat 4 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka, baik dari pihak Kementerian Sosial maupun swasta.
Sementara Riwayat Pendidikan Juliari Batubara adalah,
- SD St Franciscus ASISI Tebet Jakarta, 1979 – 1985.
- SMP St Franciscus ASISI Tebet Jakarta, 1985 – 1988.
- SMAN 8 Tebet Jakarta, 1988 – 1991.
- Riverside City College, AS, 1991 – 1995.
- Bussiness Administration degree with minor in Finance, Chapman University, AS, 1995 - 1997.
Baca Juga: Adhie Massardi Desak Ungkap Pengarah Mensos Juliari Batubara Agar Pakai Goodie Bag Produksi PT Sritex
Juliari adalah seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.
Ia menjabat sebagai anggota DPR dalam dua periode masa jabatan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah I, dimana ia berada dalam Komisi VI yang menangani Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM dan BUMN, serta Standardisasi Nasional.
Juliari juga menjadi Wakil Bendahara Umum PDI-P periode 2019-2024.
Juliari pernah menempuh pendidikan di Riverside City College dan Chapman University di Amerika Serikat.
Sebelum masuk dunia politik, Juliari sempat menjadi petinggi beberapa perusahaan, yakni PT Wiraswasta Gemilang Indonesia, PT Arlinto Perkasa Buana, PT Bwana Energy, dan PT Tridaya Mandiri.
Ia juga sempat menjadi Ketua Harian Asosiasi Produsen Pelumas Indonesia (Aspelindo) pada 2007-2014.
Selain itu, Juliari juga pernah menjadi Wakil Ketua Komite Tetap Akses Informasi Peluang Bisnis-Bidang UMKM Kadin pada 2009-2010.
Ia menjadi salah satu orang yang dipanggil Presiden Joko Widodo dalam rangka pembentukan Kabinet Indonesia Maju.
Julliari ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19.
Pihak vendor supplier barang mengaku bahwa mereka diminta Juliari sejumlah uang komisi 10.000 rupiah dari tiap paket bantuan sosial yang bernilai Rp 300.000, yang semestinya bantuan sosial tersebut akan dibagikan ke wilayah Jabodetabek.***
