Network
MANTRA SUKABUMI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat di dalam negeri.
Hal tersebut disampaikan Jokowi usai menerima Laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) yang berat masa lalu di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu 11 Januari 2023.
Jokowi menegaskan bahwa ia dan Pemerintah berupaya keras agar pelanggaran HAM berat tidak terulang di masa depan. Ia juga mengakui bahwa ada pelanggaran HAM berat yang terjadi pada beberapa kejadian di Indonesia. Hal ini disampaikan setelah ia membaca laporan dari Tim PPHAM dengan seksama.
"Kami, baik saya maupun pemerintah, berupaya sungguh-sungguh untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang berat terjadi lagi di Indonesia di masa depan," kata Kepala Negara Republik Indonesia, Kamis, 12 Januari 2023.
"Dengan keyakinan yang kuat dan sikap yang ikhlas, saya mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang telah terjadi di berbagai situasi," lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Indonesia Jokowi menyampaikan rasa simpati dan empati kepada para korban dan keluarga korban. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan berusaha untuk memulihkan hak para korban secara adil.
"Saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial,” ucapnya.
Presiden Jokowi menginstruksikan Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD untuk memonitor dan melindungi hak korban serta mencegah pelanggaran HAM yang berat agar tidak terulang.
