Ajukan Justice Collaborator, Wahyu Setiawan mantan komisioner KPU Bakal Bongkar Kecurangan Pemilu

- 22 Juli 2020, 06:15 WIB
MANTAN Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kiri) berbincang dengan kuasa hukumnya seusai menjalani sidang dakwaan secara virtual dalam kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 28 Mei 2020.*
MANTAN Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kiri) berbincang dengan kuasa hukumnya seusai menjalani sidang dakwaan secara virtual dalam kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 28 Mei 2020.* //Antara

MANTRA SUKABUMI – Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) dalam kasus yang dialaminya.

Seperti diktehui, Wahyu Setiawan merupakan terdakwa perkara dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku dari PDIP.

Menanggapi hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mempersoalkan Wahyu Setiawan mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC).

Baca Juga: Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Rabu 22 Juli 2020, Antam, Antam Retro, dan UBS

Bahkan Wahyu melalui kuasa hukumnya berjanji bakal 'bernyanyi' soal kasus suap PAW anggota DPR RI turut menjerat mantan caleg PDIP, Harun Masiku yang hingga kini masih buron.

Menariknya lagi, ia mengancam akan membongkar pihak pihak terlibat dalam kasus suap PAW. bakal membeberkan mengenai kecurangan Pemilu, Pilpres, dan Pilkada.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri menyatakan, mempersilakan Wahyu untuk mengajukan diri sebagai JC.

"Silakan saja jika memang mau mengajukan diri sebagai JC. Dan KPK akan mempertimbangkan, serta menganalisanya sesuai fakta-fakta di persidangan," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (21/7/2020) sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari RRI.

Baca Juga: Jadwal Program Belajar dari Rumah TVRI, Hari ini Rabu 22 Juli 2020

Baca Juga: Terungkap Sidik Jari Pada Pisau yang Ditemukan Bersama Jasad Editor Metro TV, Ini Hasilnya

Sebab, pengajuan itu berhak dilakukan Wahyu lantaran termaktub dalam peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011 menyebut.

Namun, itu semua harus memenuhi syarat untuk mendapat status JC, yaitu mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, mengungkap pelaku pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar.

"Jika permohonan JC dikabulkan Majelis Hakim, hal tersebut akan meringankan hukuman Wahyu Setiawan jika dinyatakan bersalah menurut hukum. Namun, jika JC tidak dikabulkan, KPK meminta Wahyu Setiawan untuk menjadi whistle blower yang mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi lainnya," terang Ali.

KPK, kata Ali, memastikan bakal menindaklanjuti keterangan Wahyu Setiawan dengan disertai data dan bukti yang jelas.

Baca Juga: Di Tengah Pandemi Covid-19, Wali Kota Depok Izinkan Shalat Idul Adha di Lapangan

"Kalaupun tidak dikabulkan sebagai JC saat ini, silakan terdakwa bisa menjadi whistle blower dengan menyampaikan kasus kasus lain yang ia ketahui disertai data dan bukti yang jelas kepada KPK. Dan dipastikan KPK akan melakukan verifikasi dan menindaklanjutinya apabila memang kasus tersebut menjadi kewenangan KPK sebagaimana ketentuan Pasal 11 UU KPK," kata dia.

Keterbukaan Wahyu Setiawan mengenai kasus yang menjeratnya maupun kasus lain, lanjut dia, lebih besar seharusnya dilakukan sejak proses penyidikan.

Baca Juga: Bupati Sukabumi Hadiri Acara Saat Pandemi Covid-19, Netizen: Sebagai Rakyat Hanya Bisa Mengelus Dada

"Harus dipahami bahwa semestinya keterbukaan terdakwa (Wahyu Setiawan, red) disampaikan baik sejak awal penyidikan maupun sampai yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai terdakwa di persidangan. Itu terhadap perkara saat ini, maupun membongkar kasus kasus lain yang ia ketahui dan tentu didukung bukti yang kongkret," ujar Ali.

"Bukan menyatakan sebaliknya. Misalnya, jika diberikan JC baru akan membuka semuanya," tegas Ali.**

Editor: Abdullah Mu'min

Sumber: RRI


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x