Network
MANTRA SUKABUMI - Gubernur DKI Jakarta, akan segera menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta seperti beberapa bulan lalu.
Karena hal itulah kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menerapkan kembali PSBB total.
Mulai Senin, 14 September 2020 kegiatan non-esensial harus dari rumah dan kembali Work From Home.
Baca Juga: Dicurigai Ada Motif Politik di Balik Kebijakan Penerapan PSBB Total di Jakarta
Seperti yang dilansir oleh mantrasukabumi.com dari laman rri.co.id pada tanggal 12 September 2020, Ketua Bidang Kesehatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Edi Prasetyo meminta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kali ini lebih serius memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total.
Ia berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mengulangi kesalahan seperti PSBB yang lalu.
"Jakarta terpaksa kembali menerapkan PSBB karena kegagalan Pemprov sendiri menerapkan aturan PSBB secara tidak konsisten. Salah satunya terlihat dari diizinkannya kerumunan untuk kegiatan demo, orasi dan deklarasi," kata Edi, Sabtu 12 September 2020.
Baca Juga: Selamat Anda Terdaftar Penerima BLT Rp 500 Ribu Per Keluarga Kemensos, Segera Cek Nama Anda
Edi menegaskan PSBB Jakarta kali ini harus dilaksanakan sampai tuntas. Pemprov diminta tidak buru-buru melakukan pelonggaran.
"Jangan plin-plan, jangan sebelum terasa manfaatnya sudah direlaksasi, nanti diberlakukan lagi tiba-tiba. Rakyat bingung, tenaga kesehatan juga bingung, serta justru membahayakan," kata lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tersebut.
Edi juga menilai, lemahnya koordinasi dan komunikasi antar pemerintah daerah sebagai penyebab gagalnya penanganan pandemi Covid-19.
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Diminta DPRD untuk Umumkan Pejabat yang Terpapar Covid19
Menurut dia, harusnya Anies bisa berkoordinasi dengan wilayah penyangga Ibu Kota.
"Jakarta itu secara fungsional tidak bisa dipisahkan dari Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang. Oleh karena itu Pemprov DKI harusnya lebih proaktif konsultasi ke mereka, seperti di zaman Gubernur sebelumnya. Seharusnya rencana Pemprov DKI yang berdampak kepada wilayah penyangga dikoordinasikan terlebih dahulu," pungkasnya.**
