Network
MANTRA SUKABUMI - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun hal tersebut dinilai membahayakan perekonomian.
Sehingga dampaknya akan lebih buruk jika dibandingkan dengan PSBB di awal masa pandemi Covid-19 melanda Indonesia.
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto diimbau untuk segera menghadap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), untuk meminta penonaktifan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Baca Juga: Gara Gara PSBB Kabar Nonaktifkan Anies, Prabowo Harus Menghadap Jokowi
"Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto perlu segera menghadap Presiden Jokowi untuk meminta penonaktifan Anies Baswedan," kata Arief, Kamis 10 September 2020
Seperti yang dilansir mantrasukabumi.com dari laman rri.co.id pada 12 September 2020, Desakan membatalkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di Ibu Kota terus disuarakan, seiring dinilai sebagai tindakan yang memperburuk keterpurukan masyarakat kecil selama pandemi.
"Hentikan dan batalkan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total/ketat oleh Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono dalam keterangan tertulis, Sabtu 12 September 2020
Baca Juga: Nikita Mirzani Minta Anies Baswedan Salat Tahajud, GARA GARA PSBB Total
Gembong bahkan menilai, PSBB ketat yang akan dimulai pada Senin 14 September 2020 itu justru sarat bermuatan politik.
"Tidak mengherankan bila kami mencurigai ada motif politik lain dibalik kebijakan penerapan PSBB secara ketat," ujarnya.
