Gawat, Din Syamsuddin Sebut Tak Perlu Izin untuk Deklarasi KAMI

- 29 September 2020, 20:05 WIB
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah yang kini menjadi Presidium KAMI, Din Syamsuddin.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah yang kini menjadi Presidium KAMI, Din Syamsuddin. /Instagram @m_syamsuddin

MANTRA SUKABUMI - Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) beberapa kali mendapatkan respon kurang baik di masyarakat.

Tidak lama ini, acara deklarasi KAMI di gedung juang 45 Surabaya juga mendapatkan respon tidak baik. Bahkan deklarasi tersebut dibubarkan dengan dalih melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Pembubaran deklarasi itu terkait dengan perizinan penyelenggaraan acara tersebut, bahwa acara deklarasi yang diselenggarakan di gedung juang 45 Surabaya tidak mengantongi izin.

Baca Juga: Merchant Baru ShopeePay Minggu ini Penuh dengan Fesyen dan Makanan Lezat

Baca Juga: Waspada, Jika Hewan Ini Muncul Segera Selamatkan Diri, Tsunami Dahsyat Segera Terjadi

Din Syamsuddin menyebut bahwa, apapun kegiatan cukup dengan jalan memberitahukan ke pihak polisi, tanpa ada perizinan.

"Itu dibubarkan Polisi dengan alasan melanggar protokol Covid-19. Kan sekarang setelah reformasi tidak perlu izin, semua acara, termasuk, demo cukup kirim pemberitahuan," ucap Din dalam keterangannya seperti dikutip mantrasukabumi.com dari rri.co.id pada Rabu, 28 September 2020.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, acara tidak mendapatkan izin, sebab pihak KAMI baru meminta izin ke polisi dua hari sebelum acara.

Baca Juga: Waspada, Burung dan Air Ini Jadi Pertanda Munculnya Bencana Gempa Bumi dan Tsunami

"Untuk acara dengan cakupan nasional, perizinan harus minimal 21 hari," ucapnya.

Trunoyudo mengungkapkan, bukan tanpa alasan pihaknya membubarkan acara itu. Yakni semata menyelamatkan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Selain dibubarkan polisi, acara juga mendapat penolakan dari beberapa kelompok yang berunjuk rasa.

Baca Juga: Tidak Perlu Ditunggu, Prakerja Gelombang 10 Anda Pasti Tidak Lolos Jika Penuhi 7 Kriteria Ini

"Kelompok aliansi yang tadi berkumpul itu kita lakukan proses penghentian kegiatannya. Tergabung di dalam kelompok gugus tugas. Karena kita tahu betul situasi saat ini kan Jatim masuk bagian perhatian secara nasional untuk pandemi Covid-19.
Dalam penggeloraan kegiatannya, Jatim sedang menggelorakan kegiatan sosialisasi, edukasi preventif sampai dengan operasi yustisi, dengan penindakan dan penegakan hukum terkait kerumunan," kata Trunoyudo.**

Editor: Abdullah Mu'min

Sumber: RRI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x