Network
MANTRA SUKABUMI - Ribuan orang turun ke jalan di kota-kota di seluruh Indonesia dalam tiga hari terakhir, sebagai bagian dari protes dan pemogokan nasional terhadap undang-undang yang mereka katakan melemahkan hak-hak buruh dan melemahkan perlindungan lingkungan.
Bentrokan meletus di beberapa kota, termasuk di Jakarta, dimana pengunjuk rasa membakar fasilitas transportasi umum dan merusak pos polisi.
Gubernur ibu kota Indonesia pada hari Jumat, 9 Oktober 2020, mengatakan akan memberi tahu Presiden Joko Widodo tentang tuntutan pengunjuk rasa, agar undang-undang cipta kerja yang polarisasi dicabut, sebab semakin banyak pemimpin daerah yang menentang undang-undang baru.
Baca Juga: Kemendikbud Tetapkan Tiga Tradisi Khas Buleleng Jadi WBTB Nasional
"Kemarin saya juga bertemu dengan para pengunjuk rasa dan kami berdiskusi singkat dengan mereka, saya katakan kepada mereka bahwa kami telah mendengarkan suara anda dan saya akan menyampaikan pesannya," kata Gubernur Jakarta Anies Baswedan kepada Reuters.
Dikutip mantrasukabumi.com dari channelnewsasia.com, bahwa Anies tidak melangkah lebih jauh dengan mengatakan dia akan bergabung dengan seruan agar hukum dicabut.
Setidaknya empat gubernur lain telah memberi tahu pengunjuk rasa bahwa mereka akan menulis surat kepada presiden meminta undang-undang itu dibatalkan, menurut pernyataan mereka dan laporan media lokal.
Baca Juga: Dibutuhkan Talenta Muda, Posisi Editor Artikel di Media Online Jaringan Mantra Sukabumi PRMN
Pencabutan undang-undang tersebut akan mencegah bentrokan lebih lanjut "yang dapat menciptakan ketidakstabilan berkepanjangan di tengah pandemi dan resesi ekonomi", kata Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dalam sebuah pernyataan.
Presiden belum membuat pernyataan publik setelah pengesahan RUU ketenagakerjaan hari Senin menjadi undang-undang.
