Network
MANTRA SUKABUMI – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi mengatakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa merupakan produk dari masyarakat desa yang melibatkan masyarakat.
Berikut rangkuman Siaran Pers yang dilansir lewat Laman resmi Kemendes PDTT kemendes.go.id, pada Selasa, 13 Oktober 2020, atas wawancara dengan CNBC Indonesia secara virtual terkait perkembangan BLT Dana Desa.
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi mengatakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa merupakan Jaring Pengaman Sosial. Sifat BLT Dana Desa merupakan produk dari Musyawarah Desa yang melibatkan masyarakat.
Baca Juga: Update Pencairan BLT BPJS Tahap 1-5, Sudah 11.950.300 Pekerja Ditransfer, Data Penerima Cek Disini
Baca Juga: Update Harga Oppo Terbaru Hari Ini, Lengkap Ada Oppo Reno, Oppo F7, Oppo A53 dan Oppo Find X
Budi Arie menjelaskan jika BLT Dana Desa itu sebenarnya tidak pernah diberikan target karena penentuan penerima BLT Dana Desa itu berada di tangan masyarakat.
"Contohnya, target awal 12 Juta dilakukan Musyawarah 74,953 Desa ternyata hanya ada 7,9 juta Keluarga Penerima Manfaat atau sekitar 65 persen dari target perkiraan awal. Olehnya terjadi penyesuaian dari Rp31 Triliun menjadi Rp28 Triliun," kata Wamendes Budi Arie.
Soal target masyarakat penerima BLT, dijelaskan Budi Arie, disesuaikan kondisi masyarakat desa, pasalnya masyarakat itulah yang identifikasi langsung pihak yang layak menerima BLT.
Penentuan Keluarga Penerima Manfaat ini ditentukan oleh Musyawarah Desa Khusus dan ditegaskan jika BLT ini mencover masyarakat desa yang belum menerima Jaring Pengaman Sosial lain seperti Program Keluarga Harapan atau Bantuan Sosial.
