Network
MANTRA SUKABUMI - Menteri PUPR mengatakan dalam pembangunan infrastruktur terdiri dari empat tahapan atau klaster yakni dimulai dari perencanaan, procurement atau pengadaan, pelaksanaan dan pemanfaatan.
Pada tahap perencanaan sudah harus dipikirkan mengenai operasi dan maintenance. Di samping itu cluster ini juga dicocokkan dengan pelayanan birokrasi, pelayanan masyarakat dengan digitalisasi, menggairahkan ekonomi lokal dan peningkatan inovasi kandungan produk lokal.
Sementara di tahap procurement, policy yang diusulkan dapat membantu mengawasi agar lebih efektif dan tidak terjadi kecurangan.
Baca Juga: Nikmati Makan Kenyang dan Hemat Dengan ShopeePay Deals Rp1
Baca Juga: Amien Rais dan UAS Masuk Radar Partai Masyumi, Ini Pernyataan Ketua BPU-PPII
Sebagaimana dilansir mantrasukabumi.com dari laman Antaranews pada sabtu, 7 November 2020, kepolisian selalu menjadi partner PUPR dalam rangka pengawasan, khususnya tahap procurement.
“Hal terpenting dalam rumusan policy yakni harus bisa diaplikasikan dan tanggung jawab saya untuk mengaplikasikan itu secara konsisten,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono
pengolahan karet dan plastik untuk campuran aspal serta teknologi aspal Buton (Asbuton) merupakan salah satu inovasi kandungan produk lokal.
Setiap tahunnya Kementerian PUPR rata-rata melaksanakan 10.000 pengadaan barang dan jasa, tidak mungkin hanya Inspektorat Jenderal yang mengawasi. Dengan demikian harus dibuat rumusan kebijakan untuk mengawasinya.
