Network
MANTRA SUKABUMI - RUU Larangan Minuman Beralkohol menuai beragam pro dan kontra. Salah satu poin yang menuai kontroversi adalah peminum alkohol dapat dikenakan sanksi bui 2 tahun atau denda Rp50 juta.
RUU Minol mengundang reaksi Ketua Umum (Ketum) Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom.
Gomar Gultom mengkritisi adanya Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol). Menurut dia, RUU Minol bersifat infantil atau kekanak-kanakan.
Baca Juga: CATAT! Kemnaker Kembali Cairkna BSU Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah: Hari Ini Kami Salurkan Termin 2
Baca Juga: Kampanye ShopeePay Deals Rp1 Lebih Meriah di 11 November
Sebagaimana dilansir mantrasukabumi.com dari RRI pada Jumat, 13 November 2020, "Saya melihat pendekatan dalam RUU LMB (RUU Minol) ini sangat infantil, apa-apa dan sedikit-sedikit dilarang. Kapan kita mau dewasa dan bertanggung jawab?" kata Gultom.
Menurutnya, negara lain seperti Uni Emirat Arab mulai membebaskan minuman beralkohol untuk konsumsi dan asuransi luas di masyarakat. Hal itu sangat bertolak belakang dengan yang dilakukan Indonesia.
Justru menurut Gultom yang dibutuhkan saat ini adalah, pengaturan, dan pengawasan yang ketat beredaran minuman beralkohol. Hal tersebut harus diikuti oleh penegakan hukum yang konsisten.
Apalagi, aturan-aturan yang berkaitan dengan minuman beralkohol sendiri diatur dalam KUHP (pasal 300 dan 492) dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 25/2019.
"Yang dibutuhkan adalah konsistensi dan ketegasan aparat dalam pelaksanaannya," tekannya.
Ditekankan Gultom, tidak semua hal harus membuat Undang-undang. Terlebih tidak sedikit masyarakat yang kegiatan adat istiadatnya memerlukan minuman beralkohol.
Baca Juga: Habib Rizieq Siap Rekonsiliasi, Moeldoko: Tidak Perlu Rekonsiliasi, yang Diperlukan Adalah Hal Ini
Baca Juga: Waspada, Asam Urat Tinggi dapat Sebabkan Encok, Kenali Berikut Gejalanya dan Cara untuk Atasinya
"Janganlah sedikit-sedikit kita selalu berlindung di bawah undang-undang dan otoritas negara, dan dengan itu jadi abai terhadap tugas pembinaan umat," sesalnya.
Lebib lanjut, Gultom., Ada RUU lain yang lebih kedekatan untuk dibahas DPR. RUU Minol. Diantaranya adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan lain sebagainya.
"Begitu banyak desakan dari masyarakat yang meminta agar DPR memprioritaskan pembahasan RUU PKS dan RUU PPRT, malah sebaliknya. Padahal RUU ini sangat kedekatan karena masalah-masalah struktural yang sulit itu tanpa adanya peraturan yang berwibawa," tukasnya.
Perlu diketahui, sebanyak 21 Anggota DPR dari Fraksi PPP, PKS, dan Partai Gerindra dalam RUU Minol. Dalam RUU tersebut, sanksi pidana bagi penjual, penyimpan dan konsumen minuman keras.**
