Network
MANTRA SUKABUMI - Politikus PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat singgung ceramah Habib Rizieq Shihab.
Henry Yosodiningrat selaku Politikus PDI Perjuangan, mempertanyakan terkait tujuan dari acara Reuni 212.
Reuni yang dikabarkan rencananya akan digelar di Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat pada 2 Desember nanti.
Baca Juga: Solusi Makan, Belanja, dan Transportasi dari Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini
Baca Juga: Gawat, Presiden Jokowi Perintahkan Kapolri dan Panglima TNI Lakukan Ini Segera
Henry pun merujuk pada ceramah Habib Rizieq Syihab (HRS) selaku Imam Besar (FPI) ketika acara Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta, pada Sabtu, 14 November 2020 malam yang menyinggung kata "lonte".
"Saya mengecam reuni itu, tujuannya apa. Kan baru kemarin menyelenggarakan acara Maulid Nabi. Di Maulid Nabi saja kemarin berisikan caci maki lonte dan sebagainya," tegasnya, dilansir mantrasukabumi.com dari RRI pada Selasa, 17 november 2020.
Sebelumnya, Persaudaraan Alumni 212 berencana menggelar Reuni 212. Acara itu dipastikan akan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.
Terkait hal tersebut, Henry menekankan bahwa pelaksanaan Reuni 212 dilangsungkan saat Jakarta masih memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dia pun menyangsikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dapat dijalankan dengan baik oleh pihak penyelenggara.
"Bagaimana bisa menjamin untuk menjaga jarak diantara ribuan orang. Nah jangan sampai akibat dari ini ada klaster pasca reuni orang-orang itu," imbuhnya.
Baca Juga: Kabar Gembira, Guru Honorer Akan Dapatkan Bantuan Subsidi Upah Rp1,8 juta, Ini Syaratnya
Untuk itu, Henry meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berlaku tegas dengan tidak mengizinkan digelarnya Reuni 212 di tengah pandemi Covid-19.
Sebab menurut dia, meskipun penyampaian pendapat merupakan hak dari setiap warga negara, dan dilindungi oleh konstitusi, namun kesehatan masyarakat tetaplah merupakan hukum tertinggi.
"Dalam hal ini saya meminta pemerintah Provinsi DKI harus tegas untuk tidak memberikan izin meskipun berunjuk rasa adalah hak dari warga negara. Tapi dalam menggunakan hak itu juga bahwa hukum tertinggi itu adalah keselamatan manusia," tukasnya.**
