Network
MANTRA SUKABUMI - Fraksi PKS DPR RI sebelumnya mendesak Badan Legislasi untuk mencabut RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dari Prolegnas Prioritas Tahun 2021.
Tindakan desakan pencabutan RUU HIP ini turut didukung oleh Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B).
Begitu juga dengan Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid.
Baca Juga: Permainan Trump, Bujuk Legislator Republik untuk Lakukan Apa yang Tidak Dilakukan Para Pemilih AS
Baca Juga: Tips Handal Membuat PIN ShopeePay yang Aman untuk Menjaga Keamanan Akun
Ia mengatakan bahwa RUU HIP ini tidak pernah mendapatkan persetujuan dari pemerintah.
Hal ini ia sampaikan melalui unggahan di akun resmi Twitter miliknya pribadi yaitu @hnurwahid.
"Krn RUU HIP tidak mendapatkan persetujuan dari Pemerintah," tulis Hidayat Nur Wahid sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitter @hnurwahid pada Jumat, 20 November 2020.
Ia menambahkan, keberadaan RUU HIP tersebut hanya mendapatkan banyak penolakan dari masyarakat Indonesia.
