Network
Sanksi tersebut membekukan aset pejabat AS mana pun dan umumnya melarang warga dan kelompok AS melakukan bisnis dengan mereka.
Mereka diberi wewenang oleh perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden AS Donald Trump baru-baru ini untuk mengenakan hukuman terhadap China atas upayanya untuk membatasi pengunjuk rasa anti-pemerintah di Hong Kong.
Baca Juga: Resmi Dibuka dengan 800.000 Kuota, Begini Cara Daftar Program Kartu Prakerja Gelombang 4
'Tidak masuk akal dan barbar'
Hong Kong telah lama menikmati kebebasan sipil yang tidak terlihat di China daratan karena diatur di bawah kerangka "satu negara, dua sistem" yang berlaku sejak kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997.
Namun Departemen Keuangan AS mengatakan: "Pengenaan undang-undang keamanan nasional yang kejam baru-baru ini di Hong Kong tidak hanya merusak otonomi Hong Kong, tetapi juga melanggar hak-hak orang di Hong Kong."
Undang-undang keamanan menargetkan apa yang secara luas didefinisikan oleh China sebagai pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing hingga seumur hidup di penjara.
Baca Juga: Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Minggu, 9 Agustus 2020, Antam, Antam Retro, dan UBS
Beijing memberlakukan undang-undang tersebut langsung di Hong Kong sebelum tengah malam pada tanggal 30 Juni, menghindari badan legislatif kota, dan pejabat kota tidak mengetahui detail undang-undang tersebut sampai undang-undang tersebut diterapkan.
Para kritikus khawatir undang-undang itu akan menghancurkan kebebasan Hong Kong yang luas, sementara para pendukung undang-undang mengatakan undang-undang itu akan membawa stabilitas setelah setahun protes anti-pemerintah yang kadang-kadang disertai kekerasan yang menjerumuskan kota itu ke dalam krisis terbesarnya dalam beberapa dekade.
