Network
Tang, kepala polisi, mengatakan kepada media lokal pada hari Sabtu bahwa menjaga keamanan negara dan Hong Kong adalah tanggung jawabnya dan sanksi asing tidak ada artinya baginya.
Menteri Perdagangan Hong Kong Edward Yau menyebut sanksi itu "tidak masuk akal dan biadab" dan mengatakan sanksi itu akan merugikan kepentingan AS di kota itu, pusat keuangan dan pengiriman Asia.
Baca Juga: Ribuan Orang Memprotes Kepemimpinan Libanon dan Serbu Gedung Pemerintah Usai Ledakan Besar di Beirut
Sarah Clarke dari Al Jazeera, melaporkan dari Hong Kong, mengatakan nada tanggapan dari Hong Kong menunjukkan "ada potensi kota ini untuk membalas".
"Kami yakin itu bisa menargetkan individu AS di kota, dan kemungkinan perusahaan AS yang beroperasi di sini," katanya.
"Kamar Dagang Amerika di Hong Kong, yang mewakili sekitar 1.300 perusahaan AS, telah mengungkapkan kekhawatirannya tentang penerapan undang-undang keamanan nasional ini di Hong Kong dan memperkirakan bahwa sejumlah perusahaan akan keluar sebagai akibatnya."
Dia menambahkan: "Sekarang, sanksi yang diberlakukan oleh AS ini menandai peningkatan dramatis dalam ketegangan - tidak hanya antara China dan AS, tetapi juga Hong Kong dan AS."
Langkah-langkah AS datang tiga bulan sebelum pemilihan November di mana Trump, yang berada di belakang saingannya Joe Biden, berkampanye keras tentang pesan anti-Beijing yang semakin keras.
Baca Juga: Memprihatinkan Terjadi Penambahan 2.277 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia, Jakarta Tertinggi
Pada hari Kamis, Trump memanfaatkan ancaman sebelumnya terhadap WeChat dan TikTok - dua aplikasi milik China dengan audiens utama yang menurut pejabat AS menimbulkan ancaman keamanan nasional.
