Partai Republik Desak Trump untuk Izinkan Pengarahan Intelijen Biden karena Pemilu AS Kian Buruk

- 13 November 2020, 11:10 WIB
Presiden terpilih AS Joe Biden berbicara tentang perawatan kesehatan dan Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Obamacare) selama konferensi pers singkat di teater yang berfungsi sebagai markas transisi di Wilmington, Delaware, 10 November 2020. (Foto: REUTERS / Jonathan Ernst)
Presiden terpilih AS Joe Biden berbicara tentang perawatan kesehatan dan Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Obamacare) selama konferensi pers singkat di teater yang berfungsi sebagai markas transisi di Wilmington, Delaware, 10 November 2020. (Foto: REUTERS / Jonathan Ernst) /

Baca Juga: Kampanye ShopeePay Deals Rp1 Lebih Meriah di 11 November

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik, Kevin McCarthy, menentang gagasan itu.
"Dia bukan presiden sekarang. Saya tidak tahu apakah dia akan menjadi presiden pada 20 Januari," kata McCarthy, menolak untuk mengakui kekalahan Trump.

Sekelompok 150 mantan pejabat AS, termasuk beberapa dari pemerintahan Trump mengatakan pengarahan intelijen sangat penting untuk memastikan kelangsungan pemerintahan.

Ketua DPR Nancy Pelosi dan pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer pada hari Kamis mengecam penolakan pemerintahan Trump untuk terlibat dengan tim transisi Biden.

Para pemimpin Demokrat juga mendesak Partai Republik untuk bergabung dengan mereka dalam mengesahkan undang-undang untuk mengatasi pandemi dan menopang ekonomi yang terpukul.

"Partai Republik harus menghentikan kejahatan mereka tentang pemilihan yang telah hilang dari Presiden Trump dan memusatkan perhatian mereka pada masalah yang sedang dihadapi dengan memberikan bantuan kepada negara yang hidup melalui krisis kesehatan dan ekonomi COVID," kata Schumer.

Biden, yang akan menjadi presiden Katolik Roma kedua di Amerika, setelah John F Kennedy pada 1960-an, berbicara dengan paus pada Kamis, berterima kasih padanya atas "berkat dan selamat", kata tim transisinya.

Biden mengatakan kepada Paus bahwa dia ingin bekerja sama dalam berbagai masalah termasuk merawat orang miskin, menangani perubahan iklim, dan menyambut imigran dan pengungsi.

Baca Juga: Perpecahan di Thailand Meluas, Kritik Status Monarki hingga Hukum Keras Kerajaan

PANDEMIK DALAM FOKUS

Halaman:

Editor: Emis Suhendi

Sumber: CNA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x