Network
Trump telah menghabiskan empat tahun masa kepresidenannya yang terlibat dalam kebijakan agresif terhadap Iran, menarik diri pada 2018 dari kesepakatan nuklir Iran yang dinegosiasikan oleh pendahulunya dari Partai Demokrat, Barack Obama, dan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap berbagai sasaran Iran.
Baca Juga: Akan Segera Cair Gaji GTK Rp600 Ribu Madrasah dan PAI Akhir November 2020, Ini Juknisnya!
Baca Juga: Penjual Rujak Cantik di Tasikmalaya Mendadak Viral, Bisa Jual 100-120 Kg Jambu Perhari, Ini Kisahnya
Permintaan Trump untuk opsi itu datang sehari setelah laporan pengawas PBB menunjukkan Iran telah selesai memindahkan aliran pertama sentrifugal canggih dari pabrik di atas tanah di situs pengayaan uranium utamanya ke pabrik bawah tanah, dalam pelanggaran baru kesepakatan nuklir 2015 dengan kekuatan utama.
Alireza Miryousefi, juru bicara misi Iran untuk PBB di New York, mengatakan program nuklir Iran murni untuk tujuan damai dan penggunaan sipil dan kebijakan Trump tidak mengubah itu. "Namun, Iran telah terbukti mampu menggunakan kekuatan militernya yang sah untuk mencegah atau menanggapi setiap petualangan melankolis dari penyerang mana pun," ungkapnya.
Stok 2,4 ton uranium yang diperkaya rendah Iran sekarang jauh di atas batas kesepakatan 202,8kg. Ini menghasilkan 337.5kg di kuartal ini, kurang dari lebih dari 500kg yang tercatat di dua kuartal sebelumnya oleh Badan Energi Atom Internasional.
Pada Januari, Trump memerintahkan serangan pesawat tak berawak AS yang menewaskan Jenderal Iran Qassem Soleimani di bandara Baghdad. Namun dia telah menghindar dari konflik militer yang lebih luas dan berusaha menarik pasukan AS dari hotspot global untuk memenuhi janji untuk menghentikan apa yang dia sebut "perang tanpa akhir."
Baca Juga: Cair, BSG dan GTK Rp600 Terbit, Kemenag RI: Kado Hari Guru
Serangan ke situs nuklir utama Iran di Natanz dapat memicu konflik regional dan menimbulkan tantangan kebijakan luar negeri yang serius bagi Biden.
Tim transisi Biden, yang tidak memiliki akses ke intelijen keamanan nasional karena penolakan pemerintahan Trump untuk memulai transisi, menolak berkomentar.**
