Network
Baca Juga: Menhan Prabowo akan Borong Pesawat Tempur, DPR Sebut Rencananya Terganjal UU Industri Pertahanan
Baca Juga: Usai Gibran, Kembali Adik Ipar Jokowi Wahyu Purwanto Maju Jadi Bakal Calon Bupati Gunung Kidul
"Omnibus Law ini kan konsep baru di Indonesia sehingga baiknya adalah kaji terlebih dahulu secara mendalam dengan waktu yang cukup nantinya tidak akan berpihak pada kepentingan pengusaha saja akan tetapi juga akan mengutamakan kesejahteraan masyarakat kecil," lanjutnya
Sebelumnya pemerintah sudah mempunyai pengalaman gagal dalam meloloskan RUU KUHP akibatnya menimbulkan gejolak di seluruh Indonesia.
Peran DPR tidak dapat menjadi instrumen yang kuat dalam memfilter UU yang akan dikeluarkan pemerintah, semua ini mungkin akibat dari koalisi partai yang sangat dominan di DPR.
Pada akhirnya dengan adanya kebijakan ini terkesan pemerintah lebih mengkoordinir kepentingan pengusaha dibandingkan masyarakat kecil.
Baca Juga: ICC Selidiki Kejahatan Perang Israel, Warga Gaza Tak Melihat Keadilan dan Susah Lupakan Kejadian
Baca Juga: Akan Ada Fenomena 'The Full Sturgeon Moon' Agustus Mendatang, Catat Tanggalnya
"Kebijakan ini terkesan pemerintah lebih aktif memenangkan kepentingan pengusaha daripada masyarakat kecil", pungkasnya.**
