MANTRA SUKABUMI – Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro mengamati arah politik atas terjadinya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara (Sumut) pada Jumat, 5 Maret 2021 lalu.
Siti Zuhro menilai KLB Partai Demokrat Sumut, bisa jadi bertujuan agar partai politik yang sekarang berposisi sebagai partai oposisi menjadi lemah dan sendirian ditinggal teman seperjuangannya.
Dalam hal ini, Siti Zuhro melihat jika anggota parlemen dari Partai Demokrat berbalik mendukung pemerintah, berarti secara efektif tinggal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sendirian yang masih berposisi sebagai partai oposisi.
Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Tuntaskan Krisis Air Bersih di NTT
Hal ini disampaikan pengamat politik senior LIPI itu saat diskusi daring terkait kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang dipantau di Jakarta, pada Sabtu, 6 Maret 2021
Dalam diskusi tersebut, Siti Zuhro mengatakan pemerintah harus bertanggung jawab dalam upaya menjaga stabilitas politik di Tanah Air.
"Dalam konteks negara bangsa bagaimana pun juga pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas politik," kata Siti Zuhro, sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari Antara pada Sabtu, 6 Maret 2021.
Menurut Siti, pemerintahan di negara mana pun tidak akan mampu melakukan pembangunan yang memadai tanpa ditopang stabilitas politik dan keamanan yang baik.
Oleh sebab itu, Siti melanjutkan, kondisi yang terjadi belakangan ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Lebih lanjut siti tegaskan bahwa sistem multi partai bukan tanpa konsekuensi logis.
"Ini luar biasa. Jadi kompetisi antarpartai politik harus dikelola betul-betul dengan matang tanpa membenturkan karena itu tidak baik," ujarnya.
Menurut Siti hak otonom harus diberikan kepada para kader partai supaya persaingan atau kompetisi di internal partai juga bagus. Jika itu terlaksana, maka sumber daya yang dimunculkan juga bagus misalnya persaingan di kontestasi pemilihan umum (Pemilu).
Baca Juga: Pernyataan Mahfud MD Soal KLB Dibantah Benny K Harman: Ada Kekuatan Eksternal yang Langgar AD ART
Baca Juga: Cuaca Besok Minggu 7 Maret 2021, Hujan dan Angin Kencang Selimuti 10 Wilayah Indonesia
Meskipun saat ini kursi parlemen didominasi oleh partai politik pendukung pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Siti menilai KLB Demokrat bisa jadi bertujuan agar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sendirian menjadi partai oposisi.
Kisruh di tubuh demokrat, kata dia, harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pengurus partai pemenang Pemilu 2009 tersebut agar menentukan sikap yang pasti yakni oposisi atau pendukung pemerintah.
Jika sikap tegas ditampilkan oleh partai yang didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003 tersebut terlihat sejak awal, Siti meyakini kejadian yang menimpa partai itu akan mendapat simpati luar biasa dari masyarakat.
"Jadi kalau disebut partai penyeimbang, itu tidak jelas," ujarnya.***