MANTRA SUKABUMI - Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Profesor Ronnie H Rusli, MS, PhD. prediksi kisruh Partai Demokrat tidak akan selesai hingga tahun 2024.
Guru Besar UI, Prof Ronnie meyakini bahwa Jokowi tidak akan mau tahu tentang kisruh Partai Demokrat.
Pasalnya, Jokowi bukan seorang ketua Partai apapun, tetapi dirinya dipilih oleh koalisi partai yang bergabung di 2019.
Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Tuntaskan Krisis Air Bersih di NTT
Baca Juga: Usai Ikut KLB Demokrat di Sibolangit, Marzuki Alie Perintahkan Polri Tangkap Pelaku Penyiksaan
"Saya yakin komentar Pak De dia gak urusan (gak uruslah) soal Partai Biru, karena Pak De gak punya partai dan bukan ketua partai apapun tetapi dipilih partai-partai yang mendukungnya di 2019," cuit Prof Rusli seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @Ronnie_Rusli pada Minggu, 7 Maret 2021.
Menurutnya, Jokowi juga tak akan ambil pusing soal keterlibatan KSP Moeldoko dalam KLB Demokrat.
"Soal Pak Moeldoko itu masalah kegiatan "extracurricular" diluar jabatan/pekerjaan KSP (karena KSP portofolionya pemerintahan). Jadi itu urusan pribadi mau jadi Ketum Partai apapun," tulisnya.
Prof Rusli menyebut bahwa Jokowi bisa saja beralasan bahwa soal Ketua Partai itu merupakan urusan pribadi.
"Toch Pak Erlangga Hartarto Menko Perekonomian dan juga Ketum Partai Golkar, Pak De gak urus," ujarnya.
Baca Juga: Tanggapi Ucapan Gatot Nurmantyo, Wasekjen Demokrat: Dalam Hidupnya Beliau Berikan Warisan Teladan
Baca Juga: Taufiqurrahman ke Mahfud MD: Tolong Tarik Ucapan Anda ini Menteri yang Ucapannya Mewakili Pemerintah
Namun, Prof Rusli mengungkapkan bahwa fungsi KSP adalah sebagai tangan kanannya Presiden untuk melakukan koordinasi antar partai.
"KSP itu fungsinya koordinasi antar kementerian dan tangan kanan Presiden untuk segala masalah," ungkapnya.
Karenanya, suatu hal yang mungkin jika Menkumham tidak berani memutuskan soal Demokrat tanpa persetujuan KSP.
Sehingga, kisruh di tubuh Partai demokrat akan terganjal oleh Kemenkumham dan tidak akan selesai hingga 2024.
"Mana berani Menkumham dengan KSP kalau KSP bilang dia sekarang yg tangani soal partai biru, jadi tunggu laporan saya. Sampai deh ke 2024 gak selesai-selesai dualismenya," tuturnya.
Menurutnya, setelah itu Jokowi lepas tangan dan bisa melempar bola panas ke Kemenkuham.
"Pakde, kan bisa bilang itu urusan di Kemenkuham silahkan putuskan tidak usah minta pendapat Pakde untuk memutuskan, dia tidak ikut campur apapun di portofolio Kemenkumham (putuskan yang terbaik saja)," pungkasnya.***