MANTRA SUKABUMI - Salah satu media asing, The Australian menyebut bahwa Indonesia mendekati sistem negara satu partai, atau one-party rule.
Pemberitaan itu disampaikan media asing tersebut setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memberikan reaksi apapun mengenai keterlibatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.
Rocky Gerung menyebutkan bahwa keterlibatan Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat sangat erat dengan kekuasaan.
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
Baca Juga: Luhut Binsar Pandjaitan: Saya Terima Gubernur Anies Baswedan, Ia Minta Dukungan Pemerintah Pusat
Sebab, menurutnya Moeldoko merupakan salah satu orang terdekat Presiden Jokowi, bahkan dirinya menyebut Moeldoko sebagai orang kedua di Republik, meskipun Wakil Presiden RI adalah Ma’ruf Amin.
“Di dalam kepangkatan dia itu, dia orang kedua Republik, dia orang kedua dalam sistem politik kita,” kata Rocky Gerung, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari kanal YouTube Realita TV pada Kamis, 11 Maret 2021.
“Secara tata negara orang kedua adalah Wakil Presiden, Pak Ma'ruf Amin. Tapi secara politik praktik, Moeldoko adalah orang kedua, kuping dan tangan kanan Presiden. Itu yang orang lupakan,” tegasnya.
Rocky Gerung juga menyebut bahwa keterlibatan Moeldoko dalam dualisme Partai Demokrat sangat erat kaitannya dengan kekuasaan.
Baca Juga: Panggil Anies Baswedan, KPK: Amankan Bukti Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah BUMD DKI Jakarta
Selain itu, dirinya mengatakan bahwa hal tersebut kemungkinan menjadi alasan kenapa media asing menyebut Indonesia mendekati sistem satu partai.
“Sebetulnya, kaitan dengan kekuasaan sangat dekat. Itu yang mungkin menyebabkan koran The Australian menulis dengan tajam bahwa Indonesia, dia pakai istilah move closer to one-party rule,” jelasnya.
“Kalau kita yang ngomong, nanti disebut nyinyir. Tapi kalau Australia yang ngomong, nanti dianggap memusuhi, padahal itu standarnya kan,” lanjutnya.
Rocky Gerung juga menyatakan bahwa saat ini tidak ada partai politik yang tersisa, sebab dirinya menganggap semua partai politik tergabung dalam kekuasaan.
Baca Juga: Terbukti, Darmizal Beberkan Target KLB Demokrat: Hanya untuk Memajukan Partai yang Menurun
“Akhirnya kalau disebut apa partai politik yang tersisa hari ini, enggak ada. Semuanya ada di dalam kekuasaan,” tegasnya.
Rocky Gerung kemudian menyampaikan bahwa pemberitaan dari media asing The Australian tersebut perlu diperhatikan, agar pihak Istana menganggap bahwa bukan hanya dari dalam negeri saja yang menanggapi polemik Partai Demokrat dan Moeldoko, namun juga pihak internasional.
“Jadi sebetulnya, pikiran dari The Australian itu yang harus benar-benar diperhatikan, supaya Istana anggap bahwa yang nyinyir itu bukan Rahma Sarita dan Rocky Gerung cs, tapi juga The Australian, yang menganggap bahwa Indonesia makin menjadi negara satu partai,” kata Rocky Gerung.
Baca Juga: Amien Rais Ucapkan Neraka Jahanam Dihadapan Presiden, Taufik Damas: Anda Bukan Tuhan
Baca Juga: Sosok Ibu Sudah Terbaring Tak Bernyawa Saat Dilihat oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo
Selain itu, Rocky Gerung juga menanggapi soal gambar yang digunakan oleh media asing dalam pemberitaannya, yang menggunakan foto Jokowi dan Moeldoko dengan seragam militer.
Dirinya menyebut, hal itu merupakan sindiran pemerintahan asing terhadap pemerintahan Indonesia, yang berarti pihak internasional telah menganggap Indonesia telah bergerak menuju otoritarianisme.
“Saya lihat gambar itu, di headline-nya Australian, dipasang gambar Jokowi dan Moeldoko dengan seragam militer,” kata Rocky Gerung.
Baca Juga: Ini 6 Dzikir Paling Pendek Berpahala Besar, Rugi jika Tidak Diamalkan
“Insinuasi itu yang diucapkan oleh pemerintahan luar negeri, artinya seluruh dunia menganggap Indonesia sudah sedang dalam gerak menuju otoriterianisme,” lanjutnya.
Rocky Gerung menyatakan bahwa perlu peran DPR RI dan pengamat politik dalam membahas hal tersebut, akan tetapi dirinya menyatakan bahwa orang cenderung takut membahas, sebab pastinya akan di-bully oleh pendengung atau buzzer.
“Itu yang mestinya diterangkan oleh anggota DPR, oleh pengamat politik. Tapi orang takut mengucapkan itu. Nanti di-bully oleh buzzer-buzzer ini kan,” pungkasnya.***