MANTRA SUKABUMI – Pemberhentian proses penelitian vaksin Nusantara mendapat sorotan dari wakil ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. Peneliti vaksin Nusantara menghentikan proses penelitian karena harus menunggu izin klinis tahap kedua dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Azis Syamsudin juga merespon adanya hasil survei nasional yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan persentase warga di daerah-daerah yang menerima dan menolak vaksinasi Covid-19.
Politisi Partai Golkar itu mendorong para peneliti untuk menjelaskan alasan penghentian sementara proses penelitian Vaksin Nusantara dan meminta BPOM untuk segera mengeluarkan persetujuan proses uji klinis tahap dua terhadap vaksin Nusantara.
Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Tuntaskan Krisis Air Bersih di NTT
Baca Juga: Memasuki Episode 215, Ternyata Sinetron Ikatan Cinta Belum Pernah Ditonton Ridwan Kamil
"Sejak awal DPR mendukung vaksin Nusantara. Ini kerja keras yang jelas tidak mudah. Memiliki kekuatan luhur untuk memulihkan kondisi bangsa dari wabah Covid-19. Para peneliti harapannya dapat terbuka atas kondisi yang terjadi," terang Azis Syamsuddin dalam siaran persnya, Kamis, 25 Maret 2021.
Azis juga meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mendukung dan mempermudah proses uji klinis Vaksin Nusantara maupun vaksin buatan dalam negeri lainnya, mengingat persediaan vaksin Covid-19 yang tersertifikasi halal sangat terbatas.
"Sangat disayangkan jika gagasan besar untuk bangsa ini gagal. DPR akan terus mendorong Pemerintah untuk mendukung pembiayaan penelitian Vaksin Covid-19 dalam negeri khususnya Vaksin Nusantara,” jelas Azis, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari laman resmi DPR RI pada Kamis, 25 Maret 2021.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Perintahkan Polisi untuk Tetap Menilang Kendaraan Plat RF yang Melanggar
Baca Juga: Proyek Hambalang Dilanjutkan Pemerintah, Andi Arief: Gugurlah Vonis Andi Mallarangeng
Menurut Azis hal ini penting menjadi perhatian agar Indonesia dapat memproduksi vaksin sendiri sesuai dengan karakteristik orang Indonesia, termasuk jaminan kehalalannya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga merespon adanya hasil survei nasional yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan persentase tertinggi warga yang menolak untuk di vaksin Covid-19 cukup tinggi, khususnya di DKI Jakarta.
"Prihatin, angka penolakannya sampai 33 persen. Apalagi DKI adalah episentrum, daerah yang yang memiliki tingkat penyebaran Covid-19 tertinggi di Indonesia. Saya memprediksi tingginya tingkat penolakan terhadap vaksin di DKI Jakarta tampaknya sejalan dengan persepsi tentang keamanan vaksin itu sendiri," jelas Azis.
Berada di urutan kedua dan ketiga, yakni Jawa Timur 32 persen dan Banten 31 persen, sementara persentase terendah penolakan untuk divaksin ditemukan di Jawa Tengah, yakni 20 persen. Di sisi lain, hanya 19 persen warga Jawa Tengah yang tidak percaya vaksin dari pemerintah aman.
Bila dilihat etnisitas, persentase terbesar etnik warga yang tidak mau divaksin adalah Madura (58 persen) dan Minang (43 persen). Sedangkan yang paling tinggi persentase bersedia di vaksin adalah Batak (57 persen) dan Jawa (56 persen).***