Anies Baswedan Wujudkan Janji Kampanye, Musni Umar: Mayoritas Publik Jakarta Tolak Bongkar Jalur Sepeda

18 Juni 2021, 05:51 WIB
Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar beri dukungan agar jalur sepeda tidak dibongkar di DKI Jakarta karena salah satu janji kampanye Anies Baswedan /instagram.com/@musniumar/

MANTRA SUKABUMI - Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Musni Umar menyoroti pembongkaran jalur khusus sepeda di DKI Jakarta, yang telah dibangun Pemprov DKI dibawah pimpinan Anies Baswedan.

Musni Umar mengatakan bahwa mayoritas masyarakat di DKI Jakarta menolak pembongkaran jalur khusus sepeda, dan mendukung Anies Baswedan yang telah membangunnya.

Menurut Musni Umar jalur khusus sepeda merupakan salah satu janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca Juga: Sindir Komut Pertamina Ahok, Eko Patrio: Daripada Urus Kartu Kredit Mending Cegah Kilang Minyak Terbakar

Kemudian Musni Umar mengungkapkan bahwa Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta mempunyai kebebasan dalam menata wilayahnya.

"Mayoritas publik di DKI Jakarta tolak pembongkaran jalur khusus sepeda," ucap Musni Umar seperti dikutip mantrasukabumi.com daei akun Twitternya @musniumar pada 18 Juni 2021.

"Anies sebagai Gubernur DKI memiliki freedom untuk menata Jakarta sesuai janjinya ke warga DKI dalam kampanye pada Pilgub 2017," tutur Musni Umar.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="in" dir="ltr">Mayoritas publik di DKI Jakarta tolak pembongkaran jalur khusus sepeda. Anies sebagai Gubernur DKI memiliki freedom utk menata Jakarta sesuai janjinya ke warga DKI dalam kampanya Pilgub 2017. Sila baca tulisan saya berikut ini <a href="https://t.co/S6EZUWA2zj">https://t.co/S6EZUWA2zj</a></p>&mdash; Musni Umar (@musniumar) <a href="https://twitter.com/musniumar/status/1405487513301524482?ref_src=twsrc%5Etfw">June 17, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Sementara itu, sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyetujui apabila jalur sepeda permanen yang ada di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin, Jakarta, dibongkar.

Pihak Polri akan mencari formula terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul setelah adanya jalur sepeda tersebut.

Adapun beberapa hal yang dipertimbangkannya antara lain pengaturan rute sepeda dengan fungsi untuk bekerja atau berolahraga.

Baca Juga: Bunga Citra Lesatri Unggah Foto Isolasi Mandiri, Jerinx SID Tantang BCL Sumpah Tidak Dibayar

Serta jam pemberlakuan jalur sepeda, pengaturan luas wilayah jalur sepeda, dan daerah-daerah mana saja yang menerapkan jalur sepeda.

Sementara Ketua Tim Advokasi B2W Indonesia Fahmi Saimima mengatakan, bukanlah ranah kepolisian untuk memutuskan apakah jalur sepeda harus dibongkar atau tidak.

Jalur sepeda bukan tupoksi dewan maupun kepolisian untuk membuat keputusan.

Jalur sepeda merupakan ranah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan.

Fahmi menegaskan tugas kepolisian adalah sebagai penegak peraturan, salah satunya mendukung kebijakan Dinas Perhubungan.***

Editor: Abdullah Mu'min

Tags

Terkini

Terpopuler