MANTRA SUKABUMI - Dengan kembalinya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, pemerintah langsung menyiapkan bantuan sosial (bansos).
Bansos ini dilaporkan akan disalurkan ke pelosok Tanah Air, paling lambat pekan kedua Juli 2021 sebagai respon diberlakukannya PPKM darurat.
Penyaluran bansos di PPKM darurat ini, dipaparkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.
"Mudah-mudahan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli bansos akan bisa disalurkan ke seluruh pelosok Tanah Air kepada keluarga penerima manfaat yang membutuhkan," ujarnya dikutip mantrasukabumi.com dari ANTARA pada 2 Juli 2021.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan jajarannya untuk memberlakukan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali.
PPKM darurat yang bertujuan untuk meminimalisir penularan Covid-19 ini, akan dimulai pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang.
Dalam rangka menghadapi Susenas September 2021 nanti, pemerintah berniat untuk menurunkan angka kemiskinan di bawah dua digit seperti sebelum masa pandemi.
Maka dari itu, penyaluran bansos ini akan diberikan kepada rakyat yang membutuhkan secepat mungkin.
Muhadjir melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian atau lembaga terkait percepatan sekaligus memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.
Bansos yang akan disalurkan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), yang menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Baca Juga: Merinding! Mbak You Sudah Tahu Kapan Dia akan Meninggal, Denny Darko Sampai Kaget Mendengarnya
Kemudian ada juga Program Sembako sebanyak 18,8 juta KPM, lalu perpanjangan Bantuan Sosial Tunai (BST) pada Mei-Juni 2021 untuk 10 juta KPM.
"Tujuannya untuk menyinkronkan agar bansos bisa disalurkan secepat mungkin dan cakupannya betul-betul tepat sasaran," kata Muhadjir.
Paling utama agar masyarakat paling terdampak, yaitu mereka yang ada di lapisan terbawah bisa terbantu dengan adanya bansos yang akan dikeluarkan nanti," lanjutnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan pihaknya tidak menemukan masalah, terkait penganggaran bansos BST.
Meskipun demikian, ia meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini agar dapat bersurat terkait usulan untuk anggaran perpanjangan alokasi BST Mei-Juni 2021.
"Saya minta ini untuk segera dikirim agar Juli ini bisa segera disalurkan sekaligus dua bulan alokasi BST. Ini tentu akan sangat membantu. Kalau untuk penyaluran kepada mereka yang datanya mirip (mendekati 70 persen) dan data kurang lengkap, Mensos bisa menyurati Himbara untuk memberikan otorisasi," ucap Menkeu.***