MANTRA SUKABUMI – Menjelang tatanan kehidupan new normal (normal baru) yang akan di laksanakan oleh pemerintah Indonesia di beberapa daerah, bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan oleh pemerintah rencananya akan dikurangi.
Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi kecenderungan masyarakat terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.
"Kita juga melihat kecenderungan ketergantungan terhadap bantuan-bantuan sosial, ini harus kita kurangi menuju normal baru. Kemudian berbagai macam lapangan aktivitas terutama di sektor padat karya dan lapangan pekerjaan yang lain sudah mulai dibuka, karena mulai ada pengurangan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)," kata Muhadjir di kantornya di Jakarta, Kamis.
Baca Juga: Menhan AS Tidak Mendukung Pengerahan Militer Anti Huru-Hara untuk Pengendalian Aksi Unjuk Rasa
Hal tersebut ia sampaikan seusai mengikut rapat terbatas (ratas) dengan tema "Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19" melalui "video conference" yang dipimpin Presiden Jokowi.
"Pemberian bansos memang akan ada perpanjangan sampai Desember, tetapi nilai bantuannya 50 persen dari total yang selama ini kita lakukan hingga Juli, sehingga pada Agustus-Desember atau mungkin September, November, Desember itu (besarannya) akan separuh," tambah Muhadjir.
Sebagaimana diketahui pemerintah pada April-Juni 2020 bansos yang diberikan per bulan sebesar Rp. 600 ribu per kepala keluarga.
Baca Juga: Resep Pangan Aman Masa Pandemi COVID-19, Berikut Penjelasan BPOM
"Soal apakah nanti ada bantuan apa itu sembako akan diganti juga dengan bantuan langsung tunai (BLT) itu masih dalam pembahasan, kajian oleh Kemensos dan nanti akan kita beritahukan tentang keputusannya. Kenapa kita lakukan? Karena jadi kita lakukan secara simultan antara pengurangan PSBB untuk meningkatkan produktivitas, secara bertahap mengurangi paling tidak volume bantuan sosial," jelas Muhadjir.
Tahap pertama pendistribusian bansos di seluruh Indonesia menurut Muhadjir 90 persen sudah terlaksana dengan baik.
"Untuk semua skema sudah selesai hingga 90 persen terutama dengan skema yang baru, yaitu BLT desa dan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan sembako untuk non-Jabodetabek, bahkan untuk Jabodetabek sudah memasuki putaran keempat. Mudah-mudahan semua akan lancar dan bisa mengurangi beban masyarakat paling bawah terutama masyarakat yang membutuhkan bantuan-bantuan sosial itu," tambah Muhadjir.
Baca Juga: UPDATE Kasus Corona Kabupaten Sukabumi (04/06/2020), 31 Orang Positif, dan 23 PDP Meninggal
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati sebelumnya pada Rabu, 3 Juni 2020 mengatakan bahwa pemerintah menambah total anggaran untuk bansos bagi masyarakat.
Bansos tersebut terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bansos untuk Jabodetabek, bansos non-Jabodetabek, Kartu Prakerja, diskon listrik yang diperpanjang menjadi enam bulan, dan logistik untuk sembako serta BLT Dana Desa.
Sehingga jika dikalkulasikan jumlah seluruh bansos yang dikucurkan pemerintah mencapai Rp203,9 triliun.
Baca Juga: New Normal Kota Sukabumi Berlaku 6 Juni 2020, Wali Kota Ajak Warga Agar Disiplin
Menurut Sri Mulyani, penambahan anggaran bansos tersebut bertujuan agar masyarakat terbantu dalam situasi ekonomi yang rentan saat ini seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Seperti PKH, kartu sembako, diskon listrik, bansos untuk non-Jabodetabek, bansos Jabodetabek, BLT Dana Desa dan Kartu Prakerja totalnya Rp178,9 triliun. Bansos yang selama ini diberikan dalam bentuk sembako diperpanjang sampai Desember," ungkap Sri Mulyani.
Mulai Juli hingga Desember, bansos untuk Jabodetabek manfaatnya akan turun dari semula Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu perbulan dengn total anggaran mencapai Rp6,8 triliun.
Baca Juga: Beredar Kabar Jokowi Beri Pesan Pada Gibran Bahwa Jadi Pemimpin Tak Perlu Pintar, Simak Faktanya
"Untuk bansos non-Jabodetabek bagi 9 juta penerima manfaat juga diperpanjang sampai Desember, namun dari Juli-Desember nilai manfaatnya turun dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu per bulan. Presiden juga memutuskan penyaluran bansos ini akan dilakukan secara tunai non-cash, jadi akan ditransfer ke nama dan akun sesuai dengan data di Kemensos atau bekerja sama dengan Pemda," jelas Sri Mulyani.
Sedangkan BLT Dana Desa juga diperpanjang hingga September dengan mekanisme antara Juli-September manfaatnya diturunkan dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu sehingga total BLT desa akan mencapai Rp31,8 triliun.
Baca Juga: Dampak Pembatalan Haji 2020, Waktu Tunggu Haji di Kota Sukabumi Jadi 18 Tahun
"Ini sudah mencakup 40 persen dari masyarakat. Itu adalah dukungan yang diberikan pemerintah untuk menahan daya beli agar tidak menurun akibat COVID-19 dan merosotnya kegiatan ekonomi terutama di level masyarakat akar rumput," kata Sri Mulyani.
Dari Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) Kemensos, penerima bansos tersebut mayoritas adalah para petani peternak dan pekebun 18,4 juta, pedagang dan pekerja sektor swasta 4,2 juta, pekerja bangunan 3,4 juta, pekerja pabrik 3,3 juta, sopir dan pekerja komunikasi 1,3 juta, nelayan hampir 900 ribu orang, dan sektor lainnya.**(Desca Lidya N./Antaranews).