Network
MANTRA SUKABUMI - DPR RI usulkan bentuk Kementerian khusus, karena tak mau anggap enteng soal isu deklarasi Papua.
Terkait adanya masalah keamanan dan kesejahteraan yang terkemuka di wilayah Papua, sontak membuat anggota DPR RI mengusulkan untuk membentuk Kementerian khusus lagi untuk daerah tersebut.
Sukamta, selaku Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta meminta kepada presiden Joko Widodo mengenai perihal tersebut.
Baca Juga: Rayakan Hari Kopi Favorit di Kemeriahan 12.12 ShopeePay
Baca Juga: Habib Rizieq Shihab Sampaikan Kabar Buruk Ini, Usai Minta Maaf pada Masyarakat Indonesia
Menurut penilaian dari anggota Komisi 1 DPR RI itu, masih ada gejolak di tengah masyarakat Papua, dia juga mengatakan bahwa belum Ada progres yang signifikan mengenai pembangunan yang dilakukan pemerintah hingga periode ke-2 presiden Jokowi.
"Saya kira keberadaan Desk Papua di beberapa kementerian perlu dievaluasi segera," kata Sukamta seperti dikutip mantrasukabumi.com dari Antara pada Jumat, 4 November 2020.
"Jika perlu, saya mengusulkan agar dibentuk kementerian atau badan khusus yang menangani Papua dan Indonesia Bagian Timur," tambahnya.
Tak hanya itu, ia menjelaskan dibentuknya kementerian atau badan khusus di Papua, agar kementerian tersebut bisa fokus, ter-target dengan jelas dan berposes.
Baca Juga: Heboh, Cak Nun Tanggapi Azan Hayya Alal Jihad: Kalau Saya Jadi Mereka Saya Langsung Hayya Alal Qital
Mengapa demikian, ketika terjadi sebuah masalah di Papua bisa dapat ditangani dengan cepat dan masalah tidak akan membesar.
Ia juga menilai, selama ini otonomi khusus yang berjalan dan berbagai proyek percepatan pembangunan infrastruktur belum menyentuh hal subtantif.
"Yang dilakukan oleh pemerintah seakan membangun Papua secara artifisial. Membangun jembatan, jalan raya, mengangkat stafsus dari Papua, berkunjung ke Papua, hal ini tidak menyentuh akar masalah di Papua," ujarnya Sukamta.
Anggota Komisi I DPR RI pun berharap, jika pembentukan kementerian khusus tersebut bisa melakukan pendekatan terhadap masyarakat yang lebih progresif.
Baca Juga: Mengejutkan, Pimpinan PA 212 dan HRS Center Serukan Ini Kepada Warga Papua Barat
Karena kementerian itu sendiri akan bertanggung jawab kepada Presiden.
"Karena itu dengan adanya Kementerian atau Badan khusus soal Papua dan Indonesia Timur, saya berharap ada pendekatan yang lebih progresif. Karena kementerian atau badan ini bertanggung jawab langsung kepada presiden," imbunya.
Sukamta menilai, Papua adalah Indonesia, karena itu menyelesaikan masalah di wilayah tersebut tidak bisa hanya menggunakan pendekatan kekuasaan poros Jakarta Papua.
Tak hanya itu, menurutnya selama ini pendekatan pemerintah terkesan hanya pendekatan kekuasaan dan ekonomi saja.
Baca Juga: Resmi, Presiden Jokowi Berhentikan Luhut Binsar Pandjaitan dan Tunjuk Syahrul Yasin Limpo
Baca Juga: Gantikan Edhy Prabowo, Presiden Jokowi Angkat Menteri Ini Jadi Menteri Kelautan
Sehingga sangat diperlukan pendekatan sosiologis dialogis dengan kedudukan sejajar sebagai sesama anak bangsa. Sehingga bisa menjadi jalan untuk saling memahami dan mencari solusi bersama.
"Sekamnya adalah rasa ketidakadilan, kemiskinan, keterbelakangan karena itu pilihannya yang paling utama adalah sejahterakan warga Papua, angkat harkat dan martabat warga Papua. Maka dengan sendirinya godaan dari kelompok separatis tidak akan berpengaruh kepada warga Papua," pungkasnya. **
