Politisi PKS Ini Desak Pemerintah Bentuk TGPF Terkait Kasus Tewasnya Enam Anggota FPI

- 17 Desember 2020, 12:13 WIB
Mardani Ali Sera
Mardani Ali Sera /Ddok. DPR/.*/dpr.go.id

MANTRA SUKABUMI – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera memberikan pernyataannya terkait dengan penyidikan tewasnya enam anggota Front Pembela Islam (FPI).

Menurutnya, pemerintah harusnya segera turun tangan agar masalah ini tidak semakin menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, serta pentingnya membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Mardani Ali Sera menyampaikan hal tersebut pada Kamis, 17 Desember 2020 melalui sebuah utas cuitan di akun Twitter miliknya @MardaniAliSera.

Baca Juga: Pertajam Skill, Maksimalkan Hasil: ShopeePay Bagikan Kiat Cerdas Skill Fotografi Agar Makin Cuan

Baca Juga: Jaksa Pinangki Menangis dan Teriak Histeris Usai Ditegur, Hakim: Tidak Apa-apa Teruskan Saja

Ia mengawali utas terebut dengan menuliskan bahwa tewasnya 6 anggota FPI tersebut menjadi perdebatan yang menarik perhatian publik, serta menyebut bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

“Bismillah, kasus penembakan yang mengakibatkan tewasnya 6 anggota FPI masih menjadi perdebatan yang menarik perhatian publik,” katanya.  

Kasus yang berujung kematian ini merupakan peristiwa pelanggaran HAM berat & harus segera diselesaikan,” tulisnya, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitter @MardaniAliSera pada Kamis, 17 Desember 2020.

Dirinya kemudian menyebutkan, bahwa rekonstruksi kejadian penembakan tersebut bisa dianggap titik awal, akan tetapi adanya perbedaan data dan informasi dikhawatirkan memecah-belah opini masyarakat.

“Rekonstruksi kejadian penembakan antara anggota Kepolisian dengan FPI yang dilakukan kepolisian bisa dianggap sebagai titik awal. Namun banyaknya perbedaan data dan informasi antara kedua belah pihak dikhawatirkan memecah-belah opini di masyarakat,” lanjutnya.

Baca Juga: Doa Nabi Musa AS agar Diturunkan Kebaikan Atas Makanan yang Dibutuhkan kepada Allah SWT

“Sampai saat ini publik masih menunggu terbukanya fakta dan data yang benar-benar jelas dan terbuka dari hasil investigasi yang sejauh ini dilakukan kepolisian secara mandiri. Terlebih karena pihak kepolisian ikut terlibat dalam kasus penembakan tersebut,” tambahnya.

Ia kemudian menuliskan bahwa sebaiknya pemerintah segera turun tangan, serta pembentukan TGPF untuk segera ditindaklanjuti.

“Untuk itu, sebaiknya pemerintah segera turun tangan agar masalah ini tidak semakin menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat. Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) penting untuk segera ditindaklanjuti,” katanya.

Ia kemudian mengatakan bahwa komitmen serta keseriusan pemerintah dalam penegakan HAM dapat terlihat dari penyidikan kasus ini, serta menurutnya, pelanggaran HAM dalam kasus itu perlu ditelisik untuk menghadirkan asas keadilan.

“Keseriusan dan komitmen pemerintah terhadap penegakan HAM dapat tercermin dari penanganan kasus ini,” katanya.

Baca Juga: Kenali Sedari Dini, 3 Jenis Hubungan Toxic Relationship yang Wajib Anda Tahu

“Sejumlah dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tersebut perlu ditelisik lebih jauh untuk menghadirkan asas keadilan,” ujarnya.

Mardani Ali Sera kemudian menyebut sifat netral yang dimiliki TGPF yang terdiri dari pihak pemerintah dan pihak eksternal akan menambah sumber data dan fakta dalam investigasi yang akan dilakukan. Menurutnya, hal tersebut karena publik ingin mengetahui proses transparan dan akuntabel.

“Kenetralan TGPF yang terdiri dari pihak pemerintah dan melibatkan pihak eksternal akan memperkaya sumber data dan fakta dalam investigasi yang akan dilakukan. Mengingat publik ingin melihat proses yang transparan dan akuntabel,” ujar Mardani Ali Sera.

Di akhir utas tersebut, Mardani Ali Sera menyebutkan bahwa rakyat semakin jeli dalam menilai sikap pemerintah, terutama dalam masa pandemi Covid-19. Selain itu, dirinya juga menyebut bahwa transparansi dalam penyelidikan dan penegakan kasus hukum bisa menjadi contoh laju demokrasi di Indonesia.

Baca Juga: Wajib Tahu, Allah Tak Akan Tolak Doa dari Golongan Manusia Berikut Ini

“Terakhir, dimasa krisis pandemi seperti sekarang, masyarakat semakin jeli dalam melihat sikap pemerintah menyikapi persoalan yang terjadi,” tulisnya.

“Transparasi dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum kasus ini menjadi contoh sejauh mana demokrasi di Indonesia dijalankan,” pungkasnya.***

Editor: Ridho Nur Hidayatulloh


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah