Network
"Mari kita rawat demokrasi n hak-hak warga negara dalam berserikat n berkumpul sesuai konstitusi UUD 1945, jangan sampai direbut oligarki n tirani", kata Fadli Zon menegaskan.
Sebelumnya, Ketua Progres 98 menanggapi deklarasi FPI baru tersebut, ia mengatakan bahwa sebaiknya FPI konsultasi dengan Menko Polhikam terkait kebolehan pergantian nama dengan singkatan dan logo yang sama.
"Ada2 aje, sebaiknya konsultasi dgn pak Menko @mohmahfudmd, apa boleh pergantian nama ormas dgn singkatan & logo yg sama (FPI)?," cuit Faizal Assegaf seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @faizalassegaf pada Rabu, 30 Desember 2020.
Baca Juga: FPI Resmi Dibubarkan dan Dilarang Pemerintah, Ferdinand Hutahaean: Saya Mendukung Sepenuhnya
Ada2 aje, sebaiknya konsultasi dgn pak Menko @mohmahfudmd, apa boleh pergantian nama ormas dgn singkatan & logo yg sama (FPI)? Terlepas dr pro-kontra tsb, keputusan pembubaran FPI tentu atas instruksi pak @jokowi, mungkin presiden punya alasan subjektif (politik) & sdh sesuai UU. https://t.co/3gAjLe8xx2— Faizal Assegaf (@faizalassegaf) December 30, 2020
Baca Juga: Setelah FPI Dibubarkan, Rocky Gerung Sarankan Habib Rizieq Bikin Yayasan Bukan Ormas
"Terlepas dr pro-kontra tsb, keputusan pembubaran FPI tentu atas instruksi pak @jokowi, mungkin presiden punya alasan subjektif (politik) & sdh sesuai UU", cuit Faizal menambahkan.
Untuk diketahui, Menko Polhukam Mahfud Md menyebut FPI sebagai organisasi terlarang dan tak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa.
Setidaknya ada enam alasan yang mendasari pelarangan tersebut di antaranya untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus bernegara, isi anggaran dasar FPI dianggap bertentangan dengan UU Ormas.
Selain itu FPI disebut belum memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar sebagai Ormas dan, sejumlah pengurus serta anggota FPI terlibat terorisme juga tindak pidana lain.
Baca Juga: Wakil Ketua MPR RI: Mantan Menag Fachrul Razi Pernah Siap Beri Izin Perpanjangan FPI
