Network
MANTRA SUKABUMI - Refly Harun memberikan tanggapannya soal kasus dugaan ujaran rasisme terhadap aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang dilakukan oleh Ketua Umum relawan Pro Jokowi – Ma’ruf Amin (Projamin), Ambronsius Nababan.
Sebelumnya diketahui oleh publik bahwa Ketua Umum Projamin Ambronsius Nababan menyampaikan ujaran berbau rasis terhadap Natalius Pigai, dengan menyandingkan aktivis HAM tersebut dengan hewan gorila.
Refly Harun mengatakan wajar jika ada pihak yang mengkritik program pemerintah, termasuk program vaksinasi. Menurutnya, walaupun jika Natalius Pigai menolak vaksin Sinovac, Ambronsius Nababan tidak punya kewenangan untuk keberatan dengan aktivis HAM tersebut.
Baca Juga: Shopee SMS Tiba, Waktunya Belanja Bulanan Murah dengan Gratis Ongkir Rp0 dan ShopeePay Deals Rp1!
Baca Juga: Dukung Gerakan Nasional Wakaf Uang, Hidayat Nur Wahid Singgung Kasus Korupsi yang Makin Ekstrim
“Dalam kasus Natalius Pigai ini, katakanlah alasan dari Ambronsius karena dia merasa marah (karena) Natalius Pigai menolak vaksin Sinovac. Apa urusannya dengan yang bersangkutan?” kata Refly Harun, seperti dilihat mantrasukabumi.com dari video di kanal YouTube Refly Harun pada Selasa, 26 Januari 2021.
“Bukankah vaksinasi itu adalah sebuah proyek pemerintah, sebuah program pemerintah, yang kalau masyarakat merasa was-was, ya bisa saja dia menyampaikan kritik. Kenapa ada kelompok masyarakat lainnya yang kemudian tiba-tiba berkeberatan?,“ tambahnya.
Refly Harun kemudian mengatakan, pada kasus dugaan ujaran rasisme oleh Ambronsius Nababan terhadap Natalius Pigai, walapun memang Ambronsius Nababan mendukung Jokowi – Ma’ruf Amin, seharusnya hal tersebut tidak dijadikan alasan untuk menyerang pihak lain yang berseberangan dengan pemerintahan, apalagi dilakukan dengan menyerang secara rasial.
“Artinya ketika mengatakan mereka mendukung, mereka tidak boleh bahasa Betawinya nimpeh masyarakat lainnya tidak mendukung,” kata Refly Harun.
Baca Juga: Innaa Lillaahi, Pesantren Tebuireng Berduka: Santri Handrotus Syaikh KH. Hasyim Asy'ary Wafat
“Karena masyarakat yang tidak mendukung itu urusan negara untuk mempersuasinya. Jadi tidak boleh kemudian terjadi bentrok horizontal,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Refly Harun berpendapat bahwa setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, seharusnya tidak ada lagi pihak yang mengatasnamakan pendukung kedua kandidat presiden dan wakil presiden.
Menurutnya, hasil Pilpres telah menetapkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI dan Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden RI, serta Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno telah bergabung bersama Kabinet Indonesia Maju, sehingga tidak boleh ada lagi relawan yang mengatasnamakan sebagai pendukung kandidat Pilpres 2019.
“Saya termasuk dari awal mengatakan bahwa seharusnya pasca Pilpres 2019 kemarin, yang kita tahu yang menang adalah Jokowi-Ma'ruf. Harusnya tidak ada lagi relawan-relawan yang mengatasnamakan Jokowi dan Ma'ruf Amin,” ujar Refly Harun.
Baca Juga: Tanggapi Sikap Ambroncius terhadap Natalius Pigai, Das’ad Latif: Jangan Hina Ciptaan Tuhan
Baca Juga: BLT UMKM Rp2,4 Juta Ditransfer Langsung ke Rekening Penerima, Begini Teknis Penyalurannya
Refly Harun berpendapat bahwa Jokowi dan Ma'ruf Amin telah terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI, sehingga nama keduanya tidak boleh lagi digunakan kelompok-kelompok swasta di luar pemerintahan negara.
“Karena (Presiden dan Wakil Presiden) itu adalah simbol resmi negara. Dan juga aneh kalau memang masih ada relawan-relawan seperti itu ya, seperti kelompok-kelompok swasta seperti itu,” pungkasnya.***
