Klarifikasi Soal Tudingan Pemerintah Pojokkan Umat Islam, Ma'ruf Amin: Ini Penegakan Hukum yang Harus Dipatuhi

- 4 Februari 2021, 13:45 WIB
Klarifikasi Soal Tudingan Pemerintah Pojokkan Umat Islam, Ma'ruf Amin: Ini Penegakan Hukum yang Harus Dipatuhi.*
Klarifikasi Soal Tudingan Pemerintah Pojokkan Umat Islam, Ma'ruf Amin: Ini Penegakan Hukum yang Harus Dipatuhi.* / /Doc. Setwapres

MANTRA SUKABUMI - Wakil presiden Ma'ruf Amin klarifikasi soal tuduhan yang menyudutkan pemerintah pojokkan umat Islam.

Tudingan ini dikaitkan dengan pembubaran FPI, menurut Ma'ruf Amin organisasi apa saja yang dinilai membahayakan keutuhan bangsa perlu ditertibkan.

Terlebih lagi Ma'ruf Amin mengatakan bahwa selama ini pemerintah telah memberikan kesempatan untuk mendirikan organisasi yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Baca Juga: Brand Lokal Favorit Masyarakat Kini Hadir Jadi Merchant Baru ShopeePay

Baca Juga: Syahrial Nasution: Ternyata KSP Moeldoko Bagi-bagi Uang kepada DPC Demokrat untuk KLB

"Saya pikir selama ini kami sudah memberikan kesempatan pada semua pihak untuk melakukan aktivitas dan gerakannya untuk mendirikan organisasi sesuai dengan aspirasi dan semua bisa tumbuh di masyarakat," kata Ma'ruf Amin seperti dikutip mantrasukabumi.com dari video yang diunggah di kanal YouTube Najwa Sihab pada Kamis, 4 februari 2021.

Meskipun beitu, Ma'ruf Amin mengatakan tetap perlunya mentaati peraturan yang tidak membuat kegaduhan sebagai bentuk toleransi.

"Ketika pemerintah melihat ada pelanggaran ada aturan yang bisa membahayakan keutuhan bangsa perusak kebinekaan atau juga melanggar kesepakatan daripada kita berbangsa dan bernegara karena kita membangun negara ini kan berdasarkan kesepakatan, dalam perspektif Islam saya menyebutkan negara ini sebagai negara darmita yaitu negara kesepakatan," papar Ma'ruf Amin.

Baca Juga: Diduga Ada Aliran Dana Teroris ke FPI, Ferdinand: Jika Benar, Para Pimpinan FPI Wajib Diproses Hukum

Halaman:

Editor: Encep Faiz


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x