Network
MANTRA SUKABUMI - Menanggapi pernyataan Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa Bantuan Subsidi Upah (BSU) tidak masuk dalam APBN 2021 mendapat tanggapan dari peneliti CIPS Pingkan Audrine Kosijunhan.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengingatkan bahwa program bantuan subsidi upah merupakan salah satu faktor penting dalam rangka memulihkan ekonomi nasional karena dapat mengangkat daya beli warga pada masa pandemi COVID-19.
"Melihat kondisi sosial dan ekonomi Indonesia yang saat ini masih terdampak oleh pandemi, pemberian bantuan subsidi upah ini cukup rasional mengingat banyaknya sektor usaha yang mengalami perlambatan pertumbuhan akibat upaya pembatasan yang dilakukan pemerintah," kata Pingkan Audrine Kosijungan dalam keterangan tertulis, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari laman Antara pada Minggu, 7 Februari 2021.
Baca Juga: Kamu Senang Shopping? Coba Cari Tahu Tipe yang Manakah Kamu
Program bantuan subsidi tidak lagi mendapatkan alokasi anggaran pada APBN 2021. Program yang diluncurkan pada 27 Agustus 2020 ini dan ditujukan kepada sebanyak 15,7 juta pekerja dengan jumlah sebesar Rp600.000 per bulan untuk jangka waktu empat bulan.
Sasaran utama dari program ini ialah para pekerja/buruh yang gajinya berada di bawah Rp 5.000.000 per bulan.
Syarat lainnya bagi penerima sasaran bantuan tersebut adalah mereka yang berhak mendapatkan subsidi ini harus terdaftar dalam skema BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2020.
