Network
MANTRA SUKABUMI – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyiapkan ketersediaan pekerja lokal dan memberdayakan masyarakat sekitar industri.
Model kerjasama ini dijalankan oleh Kemnaker dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang berada di Maluku Utara.
Langkah ini ditujukkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja lokal yang kompeten sesuai kriteria industri, sehingga cepat terserap di industri serta memberdayakan masyarakat sekitar untuk peningkatan kesejahteraannya.
Baca Juga: Kamu Senang Shopping? Coba Cari Tahu Tipe yang Manakah Kamu
Baca Juga: Ungkap Alasan Tak Kritik Banjir di Semarang, Ferdinand: Saya Tahu Mana yang Harus Dimarahi
Hal ini dikatakan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta dan PKK) Suhartono seusai menerima kunjungan Direktur Eksekutif PT IWIP, Scott Ye.
Kedua pihak bertemu di Kantor Kemnaker Jakarta, hari Senin, 8 Februari 2021. Turut hadir dalam pertemuan ini, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Dirjen Binalattas) Kemnaker, Budi Hartawan.
Dirjen Suhartono mengatakan, Kemnaker terus mengembangkan kerja sama dengan Pemda dan pihak perusahaan untuk memenuhi kebutuhan lowongan pekerja lokal terampil di PT IWIP. Ditargetkan, kebutuhan SDM lokal di perusahaan tersebut mencapai 12 ribu orang.
"Tentunya kita bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait upaya memenuhi ketersediaaan SDM terampil dalam menyuport kebutuhan sekitar 12 ribu pekerja di PT IWIP. Nanti kami akan melakukan training di wilayah tersebut, serta kebutuhan akan wirausahanya seperti program CSR dan Small Bisnis," ucap Dirjen Suhartoto.
Baca Juga: Tak Hanya Tingkatkan Semangat, Ternyata Manfaat Tidur Siang Mampu Perbaiki Kinerja Otak Anda
Melalui berbagai program-program tersebut, sebut Dirjen Suhartono, Kemnaker optimis keberadaan proyek PT IWIP tidak hanya berdampak positif bagi wilayah sekitar proyek, namun juga memberi manfaat yang lebih luas bagi wilayah Indonesia Timur.
“Untuk ketersediaan pekerja, kita juga bisa bekerja sama dengan pemda di wilayah lain di seluruh Indonesia sehingga kebutuhan tenaga kerja lokal dapat terpenuhi,” katanya, sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari laman Kemnaker pada Senin, 8 Februari 2021.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Budi Hartawan menjelaskan, warga yang berada di sekitar industri akan mendapatkan pelatihan kerja yang programnnya disesuaikan dengan kebutuhan industri, serta mengikuti Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
"Dalam melakukan pelatihan, SKKNI digunakan sebagai dasar pelatihan, setelah itu baru diuji kompetensi agar sesuai dengan standar kompetensi itu," kata Dirjen Budi Hartawan
Lebih lanjut, Dirjen Budi mengatakan bahwa Kemnaker telah mempunyai assessor untuk pengujian kompetensi. Kemnaker juga memiliki BLK di Ternate yang dapat dikerjasamakan dengan PT IWIP, baik dalam pemberdayaan maupun uji kompetensi.
Baca Juga: Publik Sempat Menilai Penyaluran BLT BPJS Ketenagakerjaan Diundur, Begini Penjelasan dari Kemnaker
"Kami akan mengundang BLK Ternate, apa yang bisa kita bantu, dan juga yang di Sofifi apa yang bisa dilakukan," kata Dirjen Budi melanjutkan.
Dirjen Budi menambahkan, untuk mendukung tersedianya SDM kompeten sesuai kebutuhan industri setempat, pihaknya juga akan menyuport melalui penyelenggaraan program pelatihan, serta melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
“Kita akan bantu, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi kepada Menaker Ida Fauziyah, semua proyek strategis nasional merupakan salah satu cara kita untuk menyampaikan kepada masyarakat kontribusi dari perusahaan investor itu kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan, kita akan full support,” lanjutnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif PT IWIP, Scott Ye, mengatakan bahwa dalam mengatasi unskill people, manajemen PT IWIP telah melakukan langkah-langkah training mandiri, training welder, dan excavator.
“Setelah ditraining kurang lebih 2 bulan, perusahaan menyediakan sertifikat dari PT IWIP. Dan PT IWIP mengajak Kemnaker dan pemda untuk mengkolaborasikan dalam menyediakan sertifikat training tersebut," kata Scott.***
