Network
Kedua lembaga tersebut diketahui menolak rencana pemerintah untuk melegalkan investasi miras di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di Provinsi Papua.
Baca Juga: Tak Hanya Picu Asam Urat, Ternyata ini 4 Bahaya Sering Makan Tahu bagi Kesehatan Anda
“Sikap ini bersesuaian dengan sikap MPR dan Ketua Persekutuan Wanita Gereja Kristen Indonesia Dorous Mehue, yang menolak investasi miras di Papua,” jelasnya.
Sebelumnya, Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa dirinya menyarankan agar rencana pemerintah untuk meliberisasi industri miras sebaiknya dibatalkan.
Sebab, dirinya menilai bahwa dampak dari rencana investasi miras tersebut sangat merusak, dan semakin menjauhkan rakyat dari pemerintah.
“Rencana Pemerintah meliberalisasi industri miras sebaiknya dibatalkan, dampaknya sangat merusak dan tambah menjauhkan rakyat dari pemerintah yang sudah dinilai makin tidak mau mendengar,” tulis Jimly Asshiddiqie, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari cuitan di akun Twitter @JimlyAs pada Senin, 01 Maret 2021.
Rncana Pmerintah mliberalisasi indstri miras sbaiknya dibatalkn, dampaknya sngt mrusak & tambah mnjauhkn rkyat dari pmerintah yg sdh dinilai makin tdk mau mdengar. ICMI & ormas2 keagamaan psti resisten. Jngnlah smua urusan diabdikn utk invstasi eknomi, mari kt bngun bngs scr utuh— Jimly Asshiddiqie (@JimlyAs) February 28, 2021
Jimly juga menegaskan bahwa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan ormas-ormas keagamaan lain pasti menolak atau resisten terhadap rencana tersebut.
Jimly Asshiddiqie juga menyampaikan agar semua urusan tidak diabdikan untuk investasi ekonomi, serta mengajak untuk membangun bangsa secara utuh.
