Network
"Intinya Moeldoko tidak menolak penetapan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru. Maka sekarang terjadi kepengurusan ganda," ujarnya.
"Hal ini hanya bisa diselesaikan dipengadilan, karena sudah barang tentu kedua kubu mengklaim sama-sama sah kepengurusannya," tuturnya.
Baca Juga: Moeldoko Jadi Ketum KLB, Wasekjen PD: Telah Terhormat Jadi Jendral dan Jangan Jadi Maling
"Pasti kubu AHY akan bilang jika KLB itu ilegal. Namun, masalah tersebut akan diselesaikan pengadilan," ujarnya.
Langkah selanjutnya yang akan diambil Moeldoko adalah menyusun kepengurusan dan mendaftarkannya ke Kemenkumham.
"Sebelum ke pengadilan, terlebih dahulu ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kubu Moeldoko akan menyusun kepengurusan dan mendaftar ke Kemenkumham. Lalu ada protes dari kubu AHY," lanjutnya.
Refly menambahkan, karena ada dua versi kepengurusan maka tidak akan mengesahkannya.
"Karena masih ada dua versi, Kemenkumham belum bisa mengesahkan kepengurusan Demokrat versi Moeldoko dan jangan-jangan kemungkinan membekukan kepengurusan versi AHY. Jadi, dua-duanya tidak bisa mengatasnamakan Demokrat," ungkapnya.
Baca Juga: Jaket Biru yang Dipakai Sandiaga Uno Bikin Gemes, Netizen: Pak Menteri Sayang Orang Manado
